<![CDATA[Pengadaan berkelanjutan semakin diakui sebagai instrumen strategis untuk mencapai tujuan sosial dan lingkungan sambil mempertahankan efisiensi ekonomi dalam pengeluaran publik. Di Indonesia, pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memiliki peran penting dalam membangun sistem pengadaan yang mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan bertanggung jawab secara sosial. Penelitian ini mengeksplorasi peran pengadaan berkelanjutan dalam mendorong kewirausahaan sosial dalam konteks Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis tematik, penelitian ini meninjau kerangka regulasi, mengevaluasi integrasi kriteria nilai sosial dalam pengadaan publik, serta menganalisis praktik aktual di tingkat nasional dan daerah. Studi ini mengidentifikasi tantangan seperti kapasitas institusional, kurangnya pengukuran dampak sosial, serta keterbatasan kesiapan pasar dari pelaku usaha sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan berkelanjutan berpotensi besar memperluas akses pasar, memperkuat legitimasi usaha sosial, dan mendorong inovasi. Namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kejelasan regulasi, kolaborasi multi-pihak, dan proses pembelajaran institusional yang berkelanjutan. Rekomendasi mencakup penguatan pedoman pengadaan sosial, pengembangan alat ukur dampak, dan program peningkatan kapasitas bagi usaha sosial. Jurnal ini berkontribusi pada literatur tentang pengadaan publik sebagai instrumen inovasi sosial serta memberikan wawasan empiris yang relevan bagi pembuat kebijakan dan praktisi di Indonesia.]]>
Copyrights © 2026
