<![CDATA[Penelitian ini membahas permasalahan hukum terkait eksploitasi pertambangan di pulau kecil, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau, yang menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Dalam konteks perubahan regulasi melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 10 Tahun 2024, artikel ini mengkaji dampak terhadap perusahaan yang telah memiliki izin usaha pertambangan (IUP) sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perusahaan yang telah memiliki izin sebelum penerapan regulasi baru, serta merumuskan solusi harmonisasi regulasi yang tidak hanya melindungi hak perusahaan tetapi juga keberlanjutan ekosistem pulau mikro. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat disharmoni antara kewenangan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang memunculkan potensi sengketa dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, mekanisme transisi yang adil dan koordinasi lintas kementerian sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan lingkungan, kepastian hukum bagi perusahaan, serta kesejahteraan masyarakat lokal.]]>
Copyrights © 2025
