<![CDATA[Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) sendiri diatur dalam UU Perlindungan Konsumen yaitu Undang-undang nomor 8 tahun 1999, atau secara khusus diatur dalam Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. BPSK memegang peranan penting dalam sistem perlindungan konsumen di Indonesia. Lembaga ini berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen secara efisien, cepat, dan biaya murah, sehingga putusannya amat sangat di butuhkan oleh konsumen selaku pencari keadilan. Dalam menangani kasus perselisihan antara pengusaha dan konsumen, seringkali putusan BPSK sulit di eksekusi serta dapat diajukan keberatan oleh pihak yang kalah dan berpotensi dibatalkan oleh Pengadilan Negeri, Dimana hal tersebut memberikan ketidakpastian hukum, serta menunjukan lemahnya putusan yang dikeluarkan dalam penyelesaian sengketa di BPSK, yang membuat Masyarakat mempertanyakan efektifitas dari putusan yang di keluarkan oleh BPSK. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier]]>
Copyrights © 2025
