<![CDATA[Abstract Law enforcement against armed criminal groups in Sinak District faces various complex obstacles. The mountainous terrain and minimal infrastructure complicate the mobility of law enforcement officers and their access to crime scenes. Local communities are often faced with a dilemma between supporting state officials and maintaining relations with armed criminal groups with whom they share cultural ties. Coordination between agencies such as the Indonesian National Armed Forces (TNI), the Indonesian National Police (Polri), the Attorney General's Office, and other law enforcement agencies requires synchronization, a process that is not always easy to achieve. These challenges require a law enforcement strategy that relies not solely on a repressive approach but also considers humanitarian aspects and procedural justice. This research is urgently needed to address the gap in empirical research on criminal law enforcement against armed criminal groups (KKB) in Sinak District. A thorough understanding of empirical law enforcement mechanisms in conflict areas is crucial for formulating more effective and equitable law enforcement policies. This research is expected to provide a scientific contribution in the form of a comprehensive understanding of law enforcement practices at the operational level, while also offering recommendations for future policy formulation. Law enforcement is expected to be not merely repressive but also capable of realizing justice, protecting human rights, and restoring peace in the Papua region. Successful law enforcement against armed criminal groups (KKB) will provide a sense of security for the community, restore public trust in law enforcement officials, and create a conducive environment for regional development. Keywords: Law Enforcement, Armed, Crime, Criminal Abstrak Penegakan hukum terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata di Distrik Sinak menghadapi berbagai kendala kompleks. Kondisi geografis berupa wilayah pegunungan dengan infrastruktur minim menyulitkan mobilitas aparat dan akses ke lokasi kejadian. Masyarakat lokal kerap berada dalam posisi dilema antara mendukung aparat negara atau menjaga hubungan dengan Kelompok Kriminal Bersenjata yang memiliki kedekatan kultural. Koordinasi antarinstansi seperti TNI, Polri, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya memerlukan sinkronisasi yang tidak selalu mudah diwujudkan. Tantangan tersebut menuntut strategi penegakan hukum yang tidak hanya mengandalkan pendekatan represif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan prosedural. Penelitian ini urgen dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian empiris mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku KKB di Distrik Sinak. Pemahaman mendalam tentang mekanisme penegakan hukum secara empiris di wilayah konflik menjadi penting untuk merumuskan kebijakan penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah berupa pemahaman komprehensif tentang praktik penegakan hukum di tingkat operasional, sekaligus menawarkan rekomendasi bagi perumusan kebijakan di masa mendatang. Penegakan hukum yang diharapkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan memulihkan kedamaian di wilayah Papua. Keberhasilan penegakan hukum terhadap KKB akan memberikan rasa aman bagi masyarakat, mengembalikan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, dan menciptakan kondisi kondusif bagi pembangunan daerah. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Bersenjata, Kriminal, Pidana]]>
Copyrights © 2025
