<![CDATA[Abstract This research is motivated by the widespread distribution of pornographic deepfake content in the digital space utilizing artificial intelligence (AI) technology. This phenomenon raises legal issues because there are no specific regulations explicitly governing the distribution of such digitally manipulated content. This research uses a normative method with a regulatory and conceptual approach, supported by interviews. The results indicate that perpetrators of the distribution of deepfake pornography can be prosecuted under the provisions of the ITE Law, Pornography, Personal Data Protection, and the Criminal Code. The party with the greatest bargaining power in this regard is the primary distributor. The research recommendation includes the government's need to immediately formulate specific regulations regarding deepfakes, particularly pornography. Keywords: Liability, Deepfake, Artificial Intelligence, Pornography. Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penyebaran konten deepfake pornografi di ruang digital yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum karena belum terdapat pengaturan khusus yang secara tegas mengatur penyebaran konten hasil manipulasi digital tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung oleh wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku penyebaran deepfake pornografi dapat dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang ITE, Pornografi, Perlindungan Data Pribadi dan KUHP. Pihak yang paling bertanggungjawab dalam hal ini yaitu pihak penyebar pertama. Rekomendasi penelitian meliputi pemerintah perlu segera menyusun pengaturan spesifik terhadap deepfake khususnya pornografi. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Deepfake, Kecerdasan Buatan, Pornografi.]]>
Copyrights © 2025
