INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 62/PUU XXII/2024 TERKAIT JUDICIAL REVIEW KETENTUAN PRESIDENTIAL TRESHOLD TERHADAP KONSEP OPEN LEGAL POLICY

NIM. A1011221134, MUHAMMAD THARIQ FATHURRAHMAN

Jurnal Fatwa Hukum
Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum

Abstrak Penelitian ini secara mendalam menganalisis inkonsistensi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 terkait judicial review Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di mana presidential threshold yang selama 37 kali pengujian dikategorikan sebagai open legal policy tiba-tiba dinyatakan inkonstitusional karena menyimpangi prinsip one man one vote one value serta asas periodik pemilu. Menggunakan pendekatan yuridis normatif deskriptif analitis, studi ini membandingkan ratio decidendi 38 putusan MK, mengungkap pergeseran paradigma dari prioritas stabilitas politik multipartai ke perlindungan hak konstitusional pemilih yang proporsional, dengan implikasi signifikan terhadap demokrasi inklusif, revisi undang-undang pemilu, dan potensi fragmentasi koalisi politik pada Pemilu 2029. Temuan menekankan perlunya kriteria batas open legal policy yang lebih ketat untuk menjaga kepastian hukum, sambil memperkuat peran MK sebagai penjaga konstitusi progresif. Kata kunci: Inkonsistensi yurisprudensi, Mahkamah Konstitusi, Presidential threshold, Open legal policy, One man one vote. Abstract This research deeply analyzes the jurisprudential inconsistency of the Constitutional Court (MK) in Decision No. 62/PUU-XXII/2024 concerning the judicial review of Article 222 of Law No. 7 of 2017 on Elections, where the presidential threshold—previously categorized as open legal policy in 37 examinations—was suddenly declared unconstitutional for distorting the one man one vote one value principle and the periodic election doctrine. Employing a descriptive analytical normative juridical approach, this study compares the ratio decidendi of 38 MK decisions, revealing a paradigm shift from prioritizing multipartite political stability to protecting proportional constitutional voter rights, with significant implications for inclusive democracy, election law revisions, and potential coalition fragmentation in the 2029 Elections. Findings emphasize the need for stricter open legal policy boundary criteria to maintain legal certainty while strengthening MK's role as a progressive constitutional guardian. Keywords: Jurisprudential inconsistency, Constitutional Court, Presidential threshold, Open legal policy, One man one vote.