Jurnal Fatwa Hukum
Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG TIDAK MENERIMA PEMBELIAN TIKET KONSER DARI PELAKU USAHA JASA TITIP MELALUI MEDIA SOSIAL

NIM. A1012201141, QHAILLA WIRADIYANTI ABDULLAH (Unknown)



Article Info

Publish Date
17 Dec 2025

Abstract

ABSTRAK Perlindungan konsumen dalam jasa titip konser merupakan isu penting yang semakin mendapat perhatian seiring dengan meningkatnya popularitas konser dan layanan jasa titip tiket. Jasa titip konser adalah layanan di mana pihak ketiga membeli tiket konser atas nama konsumen dengan biaya tambahan. Namun, praktik ini seringkali menimbulkan berbagai masalah seperti konsumen yang tidak menerima pembelian tiket, tiket palsu, dan ketidakjelasan mengenai hak-hak konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian dalam pembelian tiket konser melalui jasa titip di media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada 50 responden. Hasil penelitian menunjukan bahwa konsumen seringkali mengalami kerugian finansial akibat tidak menerima tiket yang telah dibeli. Mayoritas konsumen berusia 21 – 25 tahun dan lebih banyak menggunakan jasa titip melalui media sosial Instagram dibandingkan Twitter. Faktor utama yang mempengaruhi konsumen menggunakan jasa titip adalah kemudahan kenyamanan proses pembelian. Upaya perlindungan konsumen yang dapat ditempuh meliputi pengajuan gugatan perdata, penyelesaian sengketa melalui Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK), mediasi, dan pengaduan ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Penelitian ini menekankan bahwa pentingnya peningkatan edukasi konsumen, penguatan regulasi, pengembangan lembaga penyelesaian sengketa, dan kerja sama antar lembaga untuk menciptakan ekosistem transaksi e-commerce yang lebih aman dan adil bagi konsumen. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Jasa Titip, Tiket Konser, Media Sosial, Kerugian Konsumen. ABSTARCT Consumer protection in concert ticket forwarding services is an important issue that is gaining more attention with the increasing popularity of concerts and ticket forwarding services. Concert ticket forwarding services involve third parties purchasing concert tickets on behalf of consumers with an additional fee. However, this practice frequently leads to various problems such as consumers not receiving the purchased tickets, counterfeit tickets, and unclear consumer rights. This study aims to analyze the legal protection for consumers who suffer losses when purchasing concert tickets through forwarding services on social media. The research method used is descriptive qualitative, collecting data through questionnaires distributed to 50 respondents. The results indicate that consumers often experience financial losses due to not receiving the tickets they have purchased. The majority of consumers are aged 21-25 years and more frequently use forwarding services through Instagram compared to Twitter. The main factor influencing consumers to use forwarding services is the convenience and ease of the purchasing process. Consumer protection measures that can be taken include filing civil lawsuits, resolving disputes through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK), mediation, and complaints to the National Consumer Protection Agency (BPKN) and the Indonesian Consumers Foundation (YLKI). This study emphasizes the importance of enhancing consumer education, strengthening regulations, developing dispute resolution institutions, and cooperation among institutions to create a safer and fairer e-commerce transaction ecosystem for consumers. Keywords : Consumers Protection, Ticketing Services, Concert Tickets, Social Media, Consumer Losses.

Copyrights © 2025






Journal Info

Abbrev

jfh

Publisher

Subject

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Description

Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum ...