<![CDATA[The development of modern governance demands the reconstruction of siyasa thinking to make it relevant to the context of a democratic and pluralistic nation-state. This study analyzes the understanding of siyasa wisdom in classical and modern literature, its application in Indonesian public policy, and its effectiveness in addressing contemporary governance challenges. The research method uses a qualitative descriptive-analytical approach through a literature review of Islamic political thought, contemporary scientific studies, and national policy documents. The results show that the principles of siyasa wisdom justice (‘adl), trustworthiness, deliberation (shura), and maslahah have universal relevance and can be integrated into modern governance through the digitalization of public services, apparatus integrity mechanisms, community participation, and social protection programs. However, its effectiveness is still hampered by digital infrastructure gaps, administrative formalization, limited public influence, and inaccurate targeting of social assistance. This study concludes that the reconstruction of siyasa wisdom has the potential to become the basis for an Islamic ethical governance paradigm that can strengthen transparency, accountability, and public welfare in Indonesian governance. Abstrak Perkembangan tata kelola modern menuntut rekonstruksi pemikiran siyasah agar relevan dengan konteks negara bangsa yang demokratis dan plural. Penelitian ini menganalisis pemahaman hikmah siyasah dalam literatur klasik dan modern, penerapannya dalam kebijakan publik Indonesia, serta efektivitasnya dalam menghadapi tantangan pemerintahan kontemporer. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis melalui studi literatur terhadap pemikiran politik Islam, kajian ilmiah kontemporer, dan dokumen kebijakan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hikmah siyasah keadilan (‘adl), amanah, musyawarah (syura), dan maslahah memiliki relevansi universal dan dapat diintegrasikan ke dalam tata kelola modern melalui digitalisasi layanan publik, mekanisme integritas aparatur, partisipasi masyarakat, dan program perlindungan sosial. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh kesenjangan infrastruktur digital, formalisasi administratif, keterbatasan pengaruh publik, serta ketidaktepatan sasaran bantuan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi hikmah siyasah berpotensi menjadi dasar paradigma Islamic ethical governance yang mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan publik dalam tata kelola pemerintahan Indonesia.]]>
Copyrights © 2026
