<![CDATA[Kebijakan gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menjadi salah satu masalah umum yang sensitif dalam rangka kejujuran keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kritis dampak sosial dan fiskal kebijakan gaji dan tunjangan DPR-RI terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif studi kepustakaan dan studi kritis, dengan mengumpulkan data dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan keuangan negara, serta pemberitaan resmi tahun 2023–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan remunerasi DPR-RI berpengaruh besar terhadap beban fiskal APBN, menyempit ruang fiskal belanja publik produktif, dan menurunkan legitimasi sosial lembaga legislatif di mata publik. Fenomena kenaikan tunjangan DPR tahun 2025 menjadi bukti nyata ketegangan antara kepentingan elite dan citra keadilan publik. Penelitian ini memberikan rekomendasi supaya pemerintah melakukan reformasi remunerasi legislatif berbasis kinerja dan transparansi fiskal, untuk memelihara keadilan sosial dan efisiensi anggaran negara.]]>
Copyrights © 2025
