Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PRAKTIK ILEGAL PAJAK BURUNG WALET ANTARA REGULASI DAN FAKTA DI LAPANGAN Laily, Alifia Noer; Maulidiyah, Ana; Maulidia, Lailatul; Fadilah, Nur; Djasuli, Mohamad
Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA) Vol 9 No 2 (2025): Edisi Mei - Agustus 2025
Publisher : LPPM STIE Muhammadiah Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31955/mea.v9i2.5702

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara regulasi perpajakan burung walet dan praktik ilegal di lapangan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap maraknya penghindaran pajak dalam industri sarang burung walet. Metode penelitian kualitatif digunakan dengan pendekatan analisis wacana, analisis konten, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas regulasi, lemahnya pengawasan, dan kolusi antara pelaku usaha dengan oknum aparat pajak menjadi penyebab utama praktik ilegal seperti underreporting produksi dan pungutan liar. Dampaknya, potensi penerimaan pajak daerah mengalami kebocoran signifikan. Penelitian ini merekomendasikan penyederhanaan regulasi, pemanfaatan teknologi, dan penguatan kolaborasi multistakeholder untuk meningkatkan efektivitas sistem perpajakan.
DAMPAK KEBIJAKAN GAJI DAN TUNJANGAN DPR-RI TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA Putri, Savira Anggita; Warasati, Yuliani Lilinda; Arimbi, Violita Putri; Laily, Alifia Noer; Djasuli, Mohamad
Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA) Vol 9 No 3 (2025): Edisi September - Desember 2025
Publisher : LPPM STIE Muhammadiah Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31955/mea.v9i3.6644

Abstract

Kebijakan gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menjadi salah satu masalah umum yang sensitif dalam rangka kejujuran keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kritis dampak sosial dan fiskal kebijakan gaji dan tunjangan DPR-RI terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif studi kepustakaan dan studi kritis, dengan mengumpulkan data dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan keuangan negara, serta pemberitaan resmi tahun 2023–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan remunerasi DPR-RI berpengaruh besar terhadap beban fiskal APBN, menyempit ruang fiskal belanja publik produktif, dan menurunkan legitimasi sosial lembaga legislatif di mata publik. Fenomena kenaikan tunjangan DPR tahun 2025 menjadi bukti nyata ketegangan antara kepentingan elite dan citra keadilan publik. Penelitian ini memberikan rekomendasi supaya pemerintah melakukan reformasi remunerasi legislatif berbasis kinerja dan transparansi fiskal, untuk memelihara keadilan sosial dan efisiensi anggaran negara.