<![CDATA[ABSTRACTThe implementation of the Electronic Mortgage System (HT-el) has introduced major changes to mortgage registration and the authority of PPAT, while creating regulatory, technical, and procedural challenges that remain misaligned with the Mortgage Law (UUHT). These conditions highlight the need for immediate adjustments in regulations and administrative policies. This study examines the application of HT-el in relation to PPAT authority and evaluates its effectiveness. Using a normative research method with descriptive qualitative data, the study finds that the implementation and effectiveness of HT-el are still limited due to regulatory gaps, technical barriers, and inadequate human resource readiness. Therefore, regulatory refinement, improved PPAT competencies, and strengthened systems are necessary to achieve effective services and ensure legal certainty. Keywords: Mortgage Rights; Electronic; PPATABSTRAKPenerapan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) menimbulkan perubahan mendasar dalam mekanisme pendaftaran dan kewenangan PPAT, sekaligus menghadirkan berbagai persoalan regulasi, teknis, dan prosedural yang belum sepenuhnya selaras dengan UUHT, sehingga menimbulkan kebutuhan mendesak akan penyesuaian hukum dan kebijakan. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui penerapan hak tanggungan elektronik terhadap kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan untuk mengetahui efektivitas terhadap adanya hak tanggungan elektronik. Jenis penelitian ini adalah normatif, dengan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Implementasi dan efektivitas Hak Tanggungan Elektronik terhadap kewenangan PPAT belum optimal karena kendala regulasi, teknis, dan kesiapan SDM, sehingga dibutuhkan penyempurnaan aturan, penguatan kapasitas PPAT, serta perbaikan sistem untuk mewujudkan layanan yang efektif dan menjamin kepastian hukum.Kata Kunci: Hak Tanggungan; Elektronik; PPAT]]>
Copyrights © 2025
