Garuda - Garba Rujukan Digital

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA SEBAGAI USAHA MIKRO SELARAS DENGAN TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG Esmara Sugeng; Anik Kunantiyorini
RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang Vol 1 No 1 (2016): RISTEK :Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang
Publisher : Bapelitbang Kabupaten Batang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55686/ristek.v1i1.4

Pedagang kaki lima (PKL) termasuk dalam kategori usaha Mikro, dan juga sebagai bagianintegral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat. Penataan pedagang kaki limadiatu dalam Permendagri No. 41 tahun 2012 juncto Perda Kabupaten Batang No. 6 tahun2014, upaya penataan PKL dilakukan dengan berbagai cara antara lain : pendataan PKL ;pendaftaran PKL; penetapan lokasi PKL ; pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL;dan peremajaan lokasi PKL, untuk Penataan PKL upaya yang sudah dilakukan adalahPendataan dan Penegakan aturan sedangkan upaya yang lainnya masih ada yang dalam prosespelaksanaan seperti pendaftaran upaya yang lainnya belum dilaksanakan. Pemberdayaan bagiPKL dalam pelaksanaannya belum optimal upaya yang sudah dilaksanakan adalahpeningkatan sarana dan prasarana yaitu dengan membangu shelter bagi PKL baik di alun-alunBatang maupun membangun kawasan Pujasera di Sebelah Selatan RSUD Kalisari. Kebijakanyang dilakukan oleh Pemerintah daerah bagi PKL belum sepenuhnya dirasakan oleh PKLkarena beberapa upaya yang diamanatkan dalam Perda No. 6 tahun 2014 belum dilaksanakankarena berbagai kendala, oleh karena itu perlu ada terobosan program dalam upaya penataandan pemberdayaan PKL sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda memberikandampak yang positif bagi PKL.

PENERAPAN SISTEM SELF ASSESMENT DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH (STUDI PANTI PIJAT DI KABUPATEN BATANG) Dwi Edi Wibowo; Anik Kunantiyorini
RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang Vol 1 No 1 (2016): RISTEK :Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang
Publisher : Bapelitbang Kabupaten Batang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55686/ristek.v1i1.6

Kesadaran wajib pajak hiburan dapat dipengaruhi oleh tarif pajak hiburan yang ditetapkanPemerintah. Apabila tarif pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah terlalu tinggi, maka haltersebut akan memengaruhi kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Selain dipengaruhioleh tarif pajak hiburan, kesadaran wajib pajak hiburan juga dipengaruhi oleh kualitaspelayanan yang diberikan oleh petugas pengelola pajak, hal tersebut dapat dimengerti apabilakualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak baik dan menyenangkan, maka haltersebut dapat meningkatkan minat dan kesadaran penyelenggara hiburan untuk membayarpajak, selain itu yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi dalam membayar pajakpenghasilan adalah pemahaman sistem self assesment, tingkat pendidikan, tingkatpenghasilan, pelayanan, informasi perpajakan.Metode penelitian ini sesuai denganpermasalahan yang diangkat, menggunakan metode pendekatan sosio legal, menggunakananalisa kualitatif.Adapun upaya untuk membangun budaya self assessment dapat di tempuhmelalui beberapa cara antara lain :Adanya perlindungan hukum terhadap Wajib Pajak dariPemerintah, pungutan di luar pajak yang bersifat ilegal, transparan dalam pemanfaatan pajak,peningkatan pelayanan, peninjauan Perda yang telah berlaku, peningkatan sosialisasiperpajakan daerah, pembenahan perilaku pejabat yang menyimpang. Kesimpulan PeraturanDaerah No.13 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan harus ditinjau ulang disesuaikan dengankemampuan wajib pajak. Saran, sosialisasi tentang pajak hiburan harus lebih ditingkatkanagar masyarakat yang telah memenuhi sebagai wajib pajak hiburan dapat melaksanakantanggung jawab, pembebanan tarif pajak harus lebih diperhitungkan dengan baik, pemberiansanksi harus tepat, agar memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar ataubertindak curang dalam pembayaran pajak.

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA SEBAGAI USAHA MIKRO SELARAS DENGAN TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG Esmara Sugeng; Anik Kunantiyorini
RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang Vol 1 No 1 (2016): RISTEK :Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang
Publisher : Bapelitbang Kabupaten Batang

Pedagang kaki lima (PKL) termasuk dalam kategori usaha Mikro, dan juga sebagai bagianintegral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat. Penataan pedagang kaki limadiatu dalam Permendagri No. 41 tahun 2012 juncto Perda Kabupaten Batang No. 6 tahun2014, upaya penataan PKL dilakukan dengan berbagai cara antara lain : pendataan PKL ;pendaftaran PKL; penetapan lokasi PKL ; pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL;dan peremajaan lokasi PKL, untuk Penataan PKL upaya yang sudah dilakukan adalahPendataan dan Penegakan aturan sedangkan upaya yang lainnya masih ada yang dalam prosespelaksanaan seperti pendaftaran upaya yang lainnya belum dilaksanakan. Pemberdayaan bagiPKL dalam pelaksanaannya belum optimal upaya yang sudah dilaksanakan adalahpeningkatan sarana dan prasarana yaitu dengan membangu shelter bagi PKL baik di alun-alunBatang maupun membangun kawasan Pujasera di Sebelah Selatan RSUD Kalisari. Kebijakanyang dilakukan oleh Pemerintah daerah bagi PKL belum sepenuhnya dirasakan oleh PKLkarena beberapa upaya yang diamanatkan dalam Perda No. 6 tahun 2014 belum dilaksanakankarena berbagai kendala, oleh karena itu perlu ada terobosan program dalam upaya penataandan pemberdayaan PKL sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda memberikandampak yang positif bagi PKL.

PENERAPAN SISTEM SELF ASSESMENT DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH (STUDI PANTI PIJAT DI KABUPATEN BATANG) Dwi Edi Wibowo; Anik Kunantiyorini
RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang Vol 1 No 1 (2016): RISTEK :Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang
Publisher : Bapelitbang Kabupaten Batang

Kesadaran wajib pajak hiburan dapat dipengaruhi oleh tarif pajak hiburan yang ditetapkanPemerintah. Apabila tarif pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah terlalu tinggi, maka haltersebut akan memengaruhi kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Selain dipengaruhioleh tarif pajak hiburan, kesadaran wajib pajak hiburan juga dipengaruhi oleh kualitaspelayanan yang diberikan oleh petugas pengelola pajak, hal tersebut dapat dimengerti apabilakualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak baik dan menyenangkan, maka haltersebut dapat meningkatkan minat dan kesadaran penyelenggara hiburan untuk membayarpajak, selain itu yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi dalam membayar pajakpenghasilan adalah pemahaman sistem self assesment, tingkat pendidikan, tingkatpenghasilan, pelayanan, informasi perpajakan.Metode penelitian ini sesuai denganpermasalahan yang diangkat, menggunakan metode pendekatan sosio legal, menggunakananalisa kualitatif.Adapun upaya untuk membangun budaya self assessment dapat di tempuhmelalui beberapa cara antara lain :Adanya perlindungan hukum terhadap Wajib Pajak dariPemerintah, pungutan di luar pajak yang bersifat ilegal, transparan dalam pemanfaatan pajak,peningkatan pelayanan, peninjauan Perda yang telah berlaku, peningkatan sosialisasiperpajakan daerah, pembenahan perilaku pejabat yang menyimpang. Kesimpulan PeraturanDaerah No.13 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan harus ditinjau ulang disesuaikan dengankemampuan wajib pajak. Saran, sosialisasi tentang pajak hiburan harus lebih ditingkatkanagar masyarakat yang telah memenuhi sebagai wajib pajak hiburan dapat melaksanakantanggung jawab, pembebanan tarif pajak harus lebih diperhitungkan dengan baik, pemberiansanksi harus tepat, agar memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar ataubertindak curang dalam pembayaran pajak.

ISLAM, HAM DAN KONSTITUSIONALISME INDONESIA Taufiq Taufiq; Anik Kunantiyorini; Achmad Soeharto
Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Vol 36 (2022): EDISI KHUSUS PENELITIAN LPPM UNIKAL
Publisher : LPPM Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/jurnalpena.v36i0.1966

The development of human rights as an intrinsic element that exists in humans has existed for a long time. Awareness of the existence of human rights, self-esteem, dignity and human dignity has actually been started since humans were on earth. This is because human rights have naturally existed since humans were born and are rights that are inherent and inseparable from human beings. The constitution in force in Indonesia recognizes that the position of human rights is very vital, although there are differences in terms of quality and quantity, especially in adopting human rights instruments, socio-political conditions which then have an influence on the contents of the constitution. Thus, it is clear that human rights are a basic need of society that must be contained in a constitution, as well as related to the basic values of the nation state itself.

PANCASILA SEBAGAI SUMBER SEGALA SUMBER HUKUM Anik Kunantiyorini
Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Vol 26, No 2 (2014): Pena Maret 2014
Publisher : LPPM Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/jurnalpena.v26i2.112

Indonesian people in his life since ancient times have known that didiskripsikan tuham according to each perspective, social interaction with cooperativeness and order and peace alive. The values that live, grow and develop dug by the founders of this country in 1945 as a trial BPUPKI staatsfundamentalnorm or Groundnorm called Pancasila. Pancasila as a system of philosophy, ideology and the basic law of the state in the governance of the state laws of the Republic of Indonesia, is placed on the list as the source of all sources of law, in the sense that all rules undangn Regulations must load and animate the values of Pancasila. In Political Pancasila as the source of all sources of law is a political agrement. Pancasila as the source of all sources of law within the limits of positive law, because the law bersumberkan on religious teachings, rooted in revelation, as Pancasila is not religion.

Pelaksanaan Sistem Self Assessment Dalam Pemungutan Pajak Hotel Guna Mewujudkan Keadilan Pajak di Kabupaten Batang Anik Kunantiyorini
Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Vol 1, No 1 (2010): Pena maret 2010
Publisher : LPPM Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/jurnalpena.v1i1.8

Di Kabupaten Batang salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah antara lain pajak hotel, ini tampaknya belum ditangani secara optimal . Permasalahan , apakah pajak hotel sudah mencerminkan asas keadilan di masyarakat Batang , mengapa wajib pajak belum menerapkan self assessment dan belum membayar pajak sesuai dengan potensi pajak, hambatan apa yang berpangaruh terhadap pelaksanaan self assessment dan upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan yang timbul ? Tujuan , untuk mengetahui apakah pajak hotel sudah mencerminkan asas keadilan masyarakat Batang , untuk mengetahui mengapa wajib pajak belum menerapkan self assesment dan belum membayar sesuai potensi pajak , untuk mengetahui hambatan dan upaya pemerintah mengatasinya .Metode pendekatan menggunakan sosial –legal , karena dalam studi pajak hotel selain bermain juga mempelajari fakta yang ada . Spesifikasi penelitian merupakan penelitian Deskrptif, Lokasi penelitian di Kabupaten Batang .Responden yaitu pejabat struktural DPPKAD. Hasil dan Pembahasan , keadilan pajak bisa terwujud salah satunya dengan pendekatan kemampuan membayar , PERDA No. 3 Tahun 2001 belum mencerminkan aspek keadilan , karena prinsip ini berkaitan dengan tarif pajak , Self Assesment belum bisa dilaksanakn sepenuhnya karena faktor sikap dan perilaku wajib pajak yang terkait dengan citra dan persepsi masyarakat dalam memandang makna pajak. Hambatannya adalah yang berkaitan dengan wajib pajak sendiri , upayakan yang dilakukan pemerintah adalah menyempurnakan peraturan tentang pajak hotel , sosialisasi , optimalkan pendataan dan pemeriksaan pajak. penelitian merupakan penelitian Deskrptif, Lokasi penelitian di Kabupaten Batang .Responden yaitu pejabat struktural DPPKAD. Kata Kunci :Pajak, Assesment, Keadilan

Legal Protection for Investors against Fraud by Market Manipulation in the Indonesian Capital Market Rahman, Yogi Muhammad; Lalu Saipudin; AH. Asari Taufiqurrohman; Anik Kunantiyorini; Taufiq
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 3 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v12i3.1416

Fraudulent acts through market manipulation in the capital market can lead to investors receiving false information in their investment decisions, resulting in unprotected investor funds and unsustainable capital market industry operations. This article employs a normative legal method. Market price manipulation in the capital market falls under the category of fraud in the capital market as it is done with the intention of self-gain and deception, creating a semblance not based on actual material facts to influence others to buy, sell, or hold securities. Protection for investors can be achieved through two approaches: preventive measures by mandating all issuers to adhere to the principle of full disclosure supervised by the Financial Services Authority, and criminal measures where perpetrators of fraud in the capital market can face sanctions of up to 10 years imprisonment or fines of Rp 15 billion following Article 104 of the Capital Market Law. However, existing regulations are still insufficient in protecting the legal interests of investors from fraudulent activities in the capital market due to several factors including the ineffectiveness of the Capital Market Law, weak law enforcement, lack of legal protection mechanisms for investors who suffer losses due to market manipulation, and sanctions deemed ineffective.

Strategi Penyusunan Putusan dan Penulisan Hukum bagi Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Hamzani, Achmad Irwan; Soeharto, Achmad; Taufiq, Taufiq; Kunantiyorini, Anik; Widyastuti, Tiyas Vika
AKM Vol 5 No 2 (2025): AKM : Aksi Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat - Januari 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36908/akm.v5i2.1317

Pengabdian masyarakat dengan memberikan materi “Teknik Penyusunan Putusan dan Metode Penulisan Bahasa Hukum” dalam Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provisi Jawa Tengah bertujuan untuk memperkuat pengetahuan dan kapasitas Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Menyelesaikan Sengketa Proses pada Pemilihan Kepala Daerah 2024. Kegiatan dilaksanakan menggunakan pendekatan kombinasi. Metode kombinasi memberi ruang peserta untuk aktif dalam proses pembelajaran, dan mengungkapkan pengalaman praktis sebelumnya. Hasil pembahasan menunjukan bahwa ada peningkatan dalam pemahaman peserta dengan rentang rata-rata 10%. Kenaikan ini mencerminkan kegiatan efektif guna mempersiapkan anggota Bawaslu dalam dalam membuat keputusan sengketa proses dengan menggunakan bahasa hukum yang sesuai kaidah. Kegiatan juga dalam rangka memperkuat hubungan antara Bawaslu dengan stakeholder

Internationalization of Halal Product Assurance Standards in Indonesia in Ensuring Consumer Rights: Implications and Orientation Wibowo, Dwi Edi; Soeharto, Achmad; Taufiq; Kunantiyorini, Anik; Prematura, Aditya Migi; Begishev, Ildar
Jurnal Suara Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v6n2.p356-384

Halal product assurance is part of consumer rights that ensures consumers receive a legal guarantee for a product that has been certified halal. In Indonesia, there are efforts to internationalize halal product assurance standards through cooperation with other countries. This research aims to analyze the legal implications and orientation related to the internationalization of halal product assurance standards in Indonesia with other countries. This research is a normative legal study that emphasizes conceptual, legislative, and historical approaches. The research results indicate that the internationalization of halal product assurance standards in Indonesia can have positive implications, such as the adoption of Indonesian halal regulations and standards by other countries, increased cooperation with both Muslim-majority and non-Muslim countries, and enhanced competitiveness of Indonesian products in the global halal industry market, particularly from the small, micro, and medium enterprise sector. Future orientation in the internationalization of halal product assurance standards in Indonesia can be achieved through strengthening cooperation with non-Muslim countries in terms of technology transfer, and with Muslim countries to improve the quality of halal certification and strengthen their position in the global halal market. This research offers novelty in the form of international collaboration and legal implications that can have a wide-ranging impact, especially on the competitiveness of Indonesian products in the global halal market. This research recommends a revision of Government Regulation No. 39 of 2021 concerning the Implementation of the Halal Product Assurance Sector to formulate more optimal regulations regarding international cooperation in halal product assurance standards in Indonesia. Keywords: Consumer Rights, Internationalization, Halal Product Assurance, Cooperation.

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search