Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi, dan Teknologi Kabupaten Batang Pena : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Interdisciplinary Social Studies RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang
Anik Kunantiyorini
Fakultas Hukum Universitas Pekalongan
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA SEBAGAI USAHA MIKRO SELARAS DENGAN TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG Esmara Sugeng; Anik Kunantiyorini
RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang Vol 1 No 1 (2016): RISTEK :Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang
Publisher : Bapelitbang Kabupaten Batang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55686/ristek.v1i1.4

Abstract

Pedagang kaki lima (PKL) termasuk dalam kategori usaha Mikro, dan juga sebagai bagianintegral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat. Penataan pedagang kaki limadiatu dalam Permendagri No. 41 tahun 2012 juncto Perda Kabupaten Batang No. 6 tahun2014, upaya penataan PKL dilakukan dengan berbagai cara antara lain : pendataan PKL ;pendaftaran PKL; penetapan lokasi PKL ; pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL;dan peremajaan lokasi PKL, untuk Penataan PKL upaya yang sudah dilakukan adalahPendataan dan Penegakan aturan sedangkan upaya yang lainnya masih ada yang dalam prosespelaksanaan seperti pendaftaran upaya yang lainnya belum dilaksanakan. Pemberdayaan bagiPKL dalam pelaksanaannya belum optimal upaya yang sudah dilaksanakan adalahpeningkatan sarana dan prasarana yaitu dengan membangu shelter bagi PKL baik di alun-alunBatang maupun membangun kawasan Pujasera di Sebelah Selatan RSUD Kalisari. Kebijakanyang dilakukan oleh Pemerintah daerah bagi PKL belum sepenuhnya dirasakan oleh PKLkarena beberapa upaya yang diamanatkan dalam Perda No. 6 tahun 2014 belum dilaksanakankarena berbagai kendala, oleh karena itu perlu ada terobosan program dalam upaya penataandan pemberdayaan PKL sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda memberikandampak yang positif bagi PKL.
PENERAPAN SISTEM SELF ASSESMENT DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH (STUDI PANTI PIJAT DI KABUPATEN BATANG) Dwi Edi Wibowo; Anik Kunantiyorini
RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang Vol 1 No 1 (2016): RISTEK :Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang
Publisher : Bapelitbang Kabupaten Batang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55686/ristek.v1i1.6

Abstract

Kesadaran wajib pajak hiburan dapat dipengaruhi oleh tarif pajak hiburan yang ditetapkanPemerintah. Apabila tarif pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah terlalu tinggi, maka haltersebut akan memengaruhi kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Selain dipengaruhioleh tarif pajak hiburan, kesadaran wajib pajak hiburan juga dipengaruhi oleh kualitaspelayanan yang diberikan oleh petugas pengelola pajak, hal tersebut dapat dimengerti apabilakualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak baik dan menyenangkan, maka haltersebut dapat meningkatkan minat dan kesadaran penyelenggara hiburan untuk membayarpajak, selain itu yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi dalam membayar pajakpenghasilan adalah pemahaman sistem self assesment, tingkat pendidikan, tingkatpenghasilan, pelayanan, informasi perpajakan.Metode penelitian ini sesuai denganpermasalahan yang diangkat, menggunakan metode pendekatan sosio legal, menggunakananalisa kualitatif.Adapun upaya untuk membangun budaya self assessment dapat di tempuhmelalui beberapa cara antara lain :Adanya perlindungan hukum terhadap Wajib Pajak dariPemerintah, pungutan di luar pajak yang bersifat ilegal, transparan dalam pemanfaatan pajak,peningkatan pelayanan, peninjauan Perda yang telah berlaku, peningkatan sosialisasiperpajakan daerah, pembenahan perilaku pejabat yang menyimpang. Kesimpulan PeraturanDaerah No.13 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan harus ditinjau ulang disesuaikan dengankemampuan wajib pajak. Saran, sosialisasi tentang pajak hiburan harus lebih ditingkatkanagar masyarakat yang telah memenuhi sebagai wajib pajak hiburan dapat melaksanakantanggung jawab, pembebanan tarif pajak harus lebih diperhitungkan dengan baik, pemberiansanksi harus tepat, agar memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar ataubertindak curang dalam pembayaran pajak.
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA SEBAGAI USAHA MIKRO SELARAS DENGAN TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG Esmara Sugeng; Anik Kunantiyorini
RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang Vol 1 No 1 (2016): RISTEK :Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang
Publisher : Bapelitbang Kabupaten Batang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.614 KB) | DOI: 10.55686/ristek.v1i1.4

Abstract

Pedagang kaki lima (PKL) termasuk dalam kategori usaha Mikro, dan juga sebagai bagianintegral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat. Penataan pedagang kaki limadiatu dalam Permendagri No. 41 tahun 2012 juncto Perda Kabupaten Batang No. 6 tahun2014, upaya penataan PKL dilakukan dengan berbagai cara antara lain : pendataan PKL ;pendaftaran PKL; penetapan lokasi PKL ; pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL;dan peremajaan lokasi PKL, untuk Penataan PKL upaya yang sudah dilakukan adalahPendataan dan Penegakan aturan sedangkan upaya yang lainnya masih ada yang dalam prosespelaksanaan seperti pendaftaran upaya yang lainnya belum dilaksanakan. Pemberdayaan bagiPKL dalam pelaksanaannya belum optimal upaya yang sudah dilaksanakan adalahpeningkatan sarana dan prasarana yaitu dengan membangu shelter bagi PKL baik di alun-alunBatang maupun membangun kawasan Pujasera di Sebelah Selatan RSUD Kalisari. Kebijakanyang dilakukan oleh Pemerintah daerah bagi PKL belum sepenuhnya dirasakan oleh PKLkarena beberapa upaya yang diamanatkan dalam Perda No. 6 tahun 2014 belum dilaksanakankarena berbagai kendala, oleh karena itu perlu ada terobosan program dalam upaya penataandan pemberdayaan PKL sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda memberikandampak yang positif bagi PKL.
PENERAPAN SISTEM SELF ASSESMENT DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH (STUDI PANTI PIJAT DI KABUPATEN BATANG) Dwi Edi Wibowo; Anik Kunantiyorini
RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang Vol 1 No 1 (2016): RISTEK :Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang
Publisher : Bapelitbang Kabupaten Batang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.497 KB) | DOI: 10.55686/ristek.v1i1.6

Abstract

Kesadaran wajib pajak hiburan dapat dipengaruhi oleh tarif pajak hiburan yang ditetapkanPemerintah. Apabila tarif pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah terlalu tinggi, maka haltersebut akan memengaruhi kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Selain dipengaruhioleh tarif pajak hiburan, kesadaran wajib pajak hiburan juga dipengaruhi oleh kualitaspelayanan yang diberikan oleh petugas pengelola pajak, hal tersebut dapat dimengerti apabilakualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak baik dan menyenangkan, maka haltersebut dapat meningkatkan minat dan kesadaran penyelenggara hiburan untuk membayarpajak, selain itu yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi dalam membayar pajakpenghasilan adalah pemahaman sistem self assesment, tingkat pendidikan, tingkatpenghasilan, pelayanan, informasi perpajakan.Metode penelitian ini sesuai denganpermasalahan yang diangkat, menggunakan metode pendekatan sosio legal, menggunakananalisa kualitatif.Adapun upaya untuk membangun budaya self assessment dapat di tempuhmelalui beberapa cara antara lain :Adanya perlindungan hukum terhadap Wajib Pajak dariPemerintah, pungutan di luar pajak yang bersifat ilegal, transparan dalam pemanfaatan pajak,peningkatan pelayanan, peninjauan Perda yang telah berlaku, peningkatan sosialisasiperpajakan daerah, pembenahan perilaku pejabat yang menyimpang. Kesimpulan PeraturanDaerah No.13 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan harus ditinjau ulang disesuaikan dengankemampuan wajib pajak. Saran, sosialisasi tentang pajak hiburan harus lebih ditingkatkanagar masyarakat yang telah memenuhi sebagai wajib pajak hiburan dapat melaksanakantanggung jawab, pembebanan tarif pajak harus lebih diperhitungkan dengan baik, pemberiansanksi harus tepat, agar memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar ataubertindak curang dalam pembayaran pajak.
ISLAM, HAM DAN KONSTITUSIONALISME INDONESIA Taufiq Taufiq; Anik Kunantiyorini; Achmad Soeharto
Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Vol 36 (2022): EDISI KHUSUS PENELITIAN LPPM UNIKAL
Publisher : LPPM Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/jurnalpena.v36i0.1966

Abstract

The development of human rights as an intrinsic element that exists in humans has existed for a long time. Awareness of the existence of human rights, self-esteem, dignity and human dignity has actually been started since humans were on earth. This is because human rights have naturally existed since humans were born and are rights that are inherent and inseparable from human beings. The constitution in force in Indonesia recognizes that the position of human rights is very vital, although there are differences in terms of quality and quantity, especially in adopting human rights instruments, socio-political conditions which then have an influence on the contents of the constitution. Thus, it is clear that human rights are a basic need of society that must be contained in a constitution, as well as related to the basic values of the nation state itself.
Humanitarian-Based Wage System Based On Constitution NRI 1945: Policy Evaluation Study Indonesian Wage System Muhammad Addi Syirfan; Anik Kunantiyorini
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 20 No. 2 (2021): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v20i2.3926

Abstract

This research was compiled on the urgency of labor problems in the wage sector in Indonesia. The government based on the mandate of the law must realize the ideals of the nation, fulfill and protect the rights of its citizens, and strive to form a humane social sphere of society. This obligation is implemented through a set of rules that seek the values of Pancasila, especially human values and the 1945 NRI Constitution. The method used is a normative legal research method with a legal approach and a concept approach. This research is supported by secondary data that provides an overview of the discussion in the study. The formulation of the problem raised in this study is the concept of the ideal wage policy and how the humanitarian-based wage system. The result of this study is the concept of an ideal wage policy that is oriented toward fulfilling the welfare of workers and their families. However, the wage is still by the ability of entrepreneurs so that it remains balanced by considering the value of KHL. The humanitarian-based wage system emerged as a solution to labor law problems. This concept is one of the steps to construct legal norms of wage policy so that the content is based on human values as stated in the Second Precept of Pancasila. Keywords:  evaluation of upbringing; humanitarian dissemination; upbringing system; wages under the Constitution
Retention in Construction Contracts: Legal Analysis and Implementation Practices in Indonesia Dina Silviana; Sarwono Hardjomuljadi; Sami’an Sami’an; Anik Kunantiyorini
Interdisciplinary Social Studies Vol. 5 No. 1 (2025): Regular Issue: October-December 2025
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/iss.v5i1.984

Abstract

Retention is a mechanism for withholding part of payments in construction contracts that is used to ensure the fulfillment of work maintenance obligations. In practice, retention often raises disputes, especially regarding late payments, detention without legitimate reasons, or unclear terms for release of retention. This study analyzes the legal position of retention, the legal basis that requires its payment, and the implications of default when retention is still withheld after the work is declared completed through the Final Hand Over (FHO). The research uses a literature study method on the Civil Code, the Construction Services Law, the FIDIC Red Book, procurement document standards, and contract law literature. The results of the study show that retention is a legal part of a contractual agreement that is subject to the principle of pacta sunt servanda based on Article 1338 of the Civil Code. Retention detention without a legal basis after the issuance of the FHO constitutes a default, which results in the obligation to pay retention along with compensation in accordance with Article 1243 of the Civil Code. The research concludes that the retention payment is an absolute obligation that must be fulfilled and its violation entitles the Contractor to demand performance and compensation.
Co-Authors Achmad Soeharto Dina Silviana Dwi Edi Wibowo Esmara Sugeng ian, sami Muhammad Addi Syirfan Sarwono Hardjomuljadi Taufiq Taufiq