<![CDATA[Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum pidana terkait keabsahan tanda tangan dalam tindak pidana pemalsuan surat tanah serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1231/PID/2023/PT MDN. Permasalahan ini penting mengingat tanda tangan merupakan bagian integral dari surat yang berfungsi menunjukkan identitas dan kehendak pihak yang menandatangani, meskipun tidak diatur secara eksplisit sebagai unsur delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara serta studi dokumentasi terhadap berkas perkara dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap keabsahan tanda tangan diberikan secara tidak langsung melalui ketentuan pemalsuan surat dalam Pasal 263–275 KUHP dan Pasal 391–400 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam perkara yang diteliti, hasil forensik menunjukkan tanda tangan non-identik, namun sidik jari identik dengan pihak terkait. Hakim menilai sidik jari memiliki kekuatan pembuktian lebih tinggi karena bersifat unik dan tidak dapat dipalsukan. Berdasarkan asas keyakinan hakim dan prinsip in dubio pro reo, unsur tindak pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.]]>
Copyrights © 2025
