Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Hukum Pidana Keabsahan Tandatangan Terhadap Pemalsuan Surat Tanah Studi Putusan No.1231/PID/2023/PT MDN Fernandus, Roy Samuel; Harahap, Herlina Hanum
JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 7, No 2 (2025): JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/juncto.v7i2.6425

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum pidana terkait keabsahan tanda tangan dalam tindak pidana pemalsuan surat tanah serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1231/PID/2023/PT MDN. Permasalahan ini penting mengingat tanda tangan merupakan bagian integral dari surat yang berfungsi menunjukkan identitas dan kehendak pihak yang menandatangani, meskipun tidak diatur secara eksplisit sebagai unsur delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara serta studi dokumentasi terhadap berkas perkara dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap keabsahan tanda tangan diberikan secara tidak langsung melalui ketentuan pemalsuan surat dalam Pasal 263–275 KUHP dan Pasal 391–400 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam perkara yang diteliti, hasil forensik menunjukkan tanda tangan non-identik, namun sidik jari identik dengan pihak terkait. Hakim menilai sidik jari memiliki kekuatan pembuktian lebih tinggi karena bersifat unik dan tidak dapat dipalsukan. Berdasarkan asas keyakinan hakim dan prinsip in dubio pro reo, unsur tindak pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
Standard Operating Procedure Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 di kota Medan Harahap, Herlina Hanum; Fernandus, Roy Samuel
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 8, No 3 (2026): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Februari
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v8i3.2939

Abstract

Termination of employment is Termination of Employment (PHK) is the termination of the relationship between the employee and the employer which results in the termination of the rights and obligations of both parties. Layoffs can occur due to various things, both caused by employees (such as resignation) and by the company (such as business reasons or court decisions), in accordance with the provisions of the labor law. The problem in this study is how to the SOP for termination of employment according to the labor law number 13 of 2003. This research method uses normative juridical research methods. The normative juridical method is a method whose research uses library research, books, journals, and labor law number 13 of 2003.  The results of the research in the laws and regulations of each termination of employment have different SOPs.  In Law No. 13 of 2003, the SOP for termination of employment must meet the applicable requirements, for example, if there is a mistake against the employee, the employee must be reprimanded first before laying off.