<![CDATA[Pendaftaran tanah merupakan cara penting untuk memastikan dan melindungi hak atas tanah sesuai dengan prinsip hukum agraria Indonesia. Namun, dalam penerapannya, proses pendaftaran tanah masih menghadapi berbagai hambatan hukum yang mempengaruhi keabsahan, akurasi, dan kelanjutan data tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat proses pendaftaran tanah serta menawarkan solusi hukum untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, studi literatur, serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa hambatan hukum dalam proses pendaftaran tanah, seperti ketidakjelasan aturan dalam beberapa peraturan pertanahan, saling tumpang tindih kewenangan antar instansi, lemahnya validasi data fisik dan hukum, keterbatasan tenaga manusia dan teknologi, serta praktik administrasi yang tidak seragam di berbagai daerah. Hambatan tersebut menyebabkan tingginya risiko sengketa tanah, ketidaksesuaian data pada sertifikat tanah, serta rendahnya keberhasilan program strategis seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Penelitian ini merekomendasikan beberapa solusi, seperti harmonisasi peraturan agraria, penguatan integrasi sistem informasi pertanahan, peningkatan kapasitas lembaga, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap proses verifikasi data. Dengan mengidentifikasi tantangan hukum dan memberikan solusi yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan penyelenggaraan pendaftaran tanah, agar lebih sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam hukum agraria Indonesia.]]>
Copyrights © 2025
