Kebijakan Publik di Tingkat Lokal: Studi Kasus Integrasi Nilai Adat dan Partisipasi Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Kampar

Mery, Sintya
Fatimah, Siti
Fitrisia, Azmi

Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)
Vol. 7 No. 1 (2026): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)

Era desentralisasi menuntut pemerintah daerah untuk mengintegrasikan pengetahuan lokal dan nilai-nilai adat dalam kebijakan publik. Namun, proses integrasi antara sistem pengetahuan modern-birokratis dengan sistem pengetahuan tradisional-adat seringkali menghadapi ketegangan epistemologis yang mendalam. Studi ini menganalisis proses pemaknaan, operasionalisasi, dan legitimasi nilai-nilai adat Kampar dalam kerangka tata kelola pemerintahan formal di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat (pejabat pemerintah, tokoh adat, anggota DPRD, dan masyarakat adat), observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Pendekatan kualitatif interpretatif dan metode studi kasus instrumental digunakan dalam penelitian ini. Analisis data menggunakan hermeneutika filosofis Gadamer, analisis tematik, dan analisis relasi kuasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai adat di Kabupaten Kampar bersifat instrumental daripada substantif, didominasi oleh logika selektif yang mengadopsi aspek-aspek nilai adat yang kompatibel dengan birokrasi modern. Pengetahuan adat mengalami ketidakadilan epistemik (epistemic injustice), menjadi simbol ceremonial tanpa daya operasional signifikan dalam pengambilan keputusan publik. Partisipasi masyarakat adat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan juga menunjukkan pola formalistik, dimana kesaksian dan argumen tetua adat dianggap kurang "teknis" dibandingkan data statistik. Studi ini menyimpulkan bahwa transformasi epistemologis yang mengakui kesetaraan berbagai bentuk pengetahuan dan mengembangkan mekanisme dialog sejati antara pengetahuan adat dan modern diperlukan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan. Pengakuan terhadap pluralitas epistemologis bukan hanya relevan secara akademis, tetapi memiliki implikasi praktis signifikan dalam membangun keadilan sosial yang lebih komprehensif di masyarakat multikultural Indonesia.