<![CDATA[TNI adalah alat pertahanan negara yang memiliki tugas pokok menjaga dan mepertahankan keutuhan dan kedaulatan negara dari segala bentuk ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar negeri yang akan menganggu warga negara Indonesia dan eksistensi NKRI, karena pentingnya peran tersebut maka seyogyanya mendapat payung hokum yang sesuai dengan tupoksinya. UU RI No.34 tahun 2004 tentang TNI masih belum memberikan kepastian hokum bagi TNI dalam pelaksanaan tugasnya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas tugas pokok TNI dalam pertahanan negara, penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris ( Sosio Legal Resech ) dengan cara observasi, wawancara dan pendekatan kepada pihak yang memiliki kompetensi dalam memberikan keterangan atau data – data yang diperlukan. Hasil penelitain yang dilakukan perihal Efektifitas pelaksanaan tugas pokok TNI dalam pertahanan negara sebagaimana tersebut dalam pasal 7 UU RI No. 34 tahun 2004 masih belum berjalan secara optimal hal ini disebabkan karena beberapa aspek: Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi ( legal struktur), Regulasi yang belum sepenuhnya jelas dan adaptif, pemahaman hokum yang masih beragam diinternal TNI, ketidakjelasan regulasi dan prosedur hokum dilapangan, kondisi geografis dan dukungan logistic di daearah penugasan dan daerah terpencil, keterbatasan anggaran dalam peningkatan profesionalitas dan kapabilitas dalam menghadapi ancaman, Keraguan dalam bertindak karena dilemma antara penegakan hukum dan stabilitas keamanan negara adalah penyebab tidak efektifnya pelaksanaan tugas pokok TNI dalam pertahanan negara.]]>
Copyrights © 2025
