<![CDATA[Penelitian ini membahas peran dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah, khususnya Baitul Mal wa Tamwil (BMT), pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UULKM). Berdasarkan regulasi tersebut, BMT diwajibkan berbadan hukum koperasi atau perseroan terbatas dan memiliki izin usaha dari OJK, yang kini memegang kewenangan absolut dalam pengaturan dan pengawasan LKM. Studi ini juga mengkaji efektivitas penerapan pengawasan OJK melalui studi kasus BMT Global Insani yang beroperasi tanpa izin. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Ditemukan bahwa OJK, bersama Satgas Waspada Investasi, tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan kelembagaan, tetapi juga perlindungan konsumen dan penegakan hukum terhadap pelanggaran oleh BMT ilegal. Pengawasan OJK mencakup analisis laporan berkala hingga pemeriksaan langsung, serta pelibatan pemerintah daerah. Hasil penelitian menegaskan pentingnya legalitas BMT, koordinasi lintas lembaga, dan peningkatan edukasi kepada masyarakat sebagai upaya preventif terhadap penyalahgunaan wewenang oleh BMT ilegal.]]>
Copyrights © 2025
