<![CDATA[Kebijakan biaya pendidikan di Indonesia merupakan instrumen strategis negara dalam menjamin akses dan pemerataan pendidikan, khususnya melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Meskipun kedua program ini dirancang untuk mengurangi beban biaya pendidikan dan meningkatkan partisipasi sekolah, dalam praktiknya masih dijumpai berbagai dinamika implementasi yang kompleks dan kontekstual. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fenomena kebijakan biaya pendidikan di Indonesia dengan menggunakan dua pendekatan paradigmatis, yaitu positivistik dan interpretivistik. Pendekatan positivistik digunakan untuk mengkaji efektivitas kebijakan BOS dan KIP berdasarkan indikator kuantitatif seperti tingkat partisipasi pendidikan, angka putus sekolah, dan ketercapaian sasaran penerima bantuan. Sementara itu, pendekatan interpretivistik difokuskan pada pemahaman makna kebijakan dari perspektif aktor pendidikan, meliputi kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua, melalui analisis pengalaman, persepsi, serta praktik pengelolaan dana di tingkat satuan pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dan analisis dokumen kebijakan yang diperkaya dengan temuan-temuan empiris dari berbagai hasil penelitian sebelumnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara positivistik, BOS dan KIP berkontribusi signifikan dalam menekan biaya pendidikan dan meningkatkan akses layanan pendidikan. Namun, dari sudut pandang interpretivistik, ditemukan adanya persoalan administratif, ketimpangan pemahaman kebijakan, serta praktik implementasi yang belum sepenuhnya mencerminkan keadilan dan kebutuhan riil peserta didik. Oleh karena itu, integrasi kedua pendekatan paradigmatis menjadi penting untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan berkeadilan dalam perumusan dan evaluasi kebijakan biaya pendidikan di Indonesia.]]>
Copyrights © 2026
