<![CDATA[Artikel ini mengkaji secara kritis hak kewarganegaraan dan hak untuk kembali bagi pengungsi Timor Leste yang mengungsi ke Timor Barat sebagai akibat dari referendum penentuan nasib sendiri tahun 1999, dalam perspektif hukum pengungsi internasional dan hukum hak asasi manusia internasional. Pengungsian massal yang terjadi sebelum dan setelah referendum dianalisis sebagai bentuk pemindahan paksa yang dikelola secara sistematis oleh militer Indonesia dan kelompok proksinya, sehingga bertentangan dengan prinsip hukum humaniter internasional dan hak penentuan nasib sendiri. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap instrumen hukum internasional, antara lain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965, Konvensi Jenewa 1949 beserta protokol tambahannya, serta hukum kebiasaan internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa para pengungsi Timor Leste, termasuk anak-anak yang lahir selama masa pengungsian di Timor Barat, memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk kembali ke negara asal mereka tanpa diskriminasi. Namun demikian, artikel ini menemukan adanya kegagalan berkelanjutan dari pemerintah Indonesia dan Timor Leste dalam memenuhi kewajiban hukum mereka untuk menjamin perlindungan, repatriasi yang aman dan bermartabat, serta pemulihan hak-hak dasar para pengungsi. Faktor politik, kepentingan diplomatik, dan lemahnya penegakan hukum dinilai sebagai hambatan utama dalam realisasi tanggung jawab negara dan pemenuhan keadilan bagi para pengungsi pasca referendum.]]>
Copyrights © 2026
