<![CDATA[Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan tonggak penting dalam pengakuan negara terhadap pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis kedudukan pesantren dalam sistem pendidikan nasional serta menganalisis implikasi undang-undang tersebut terhadap jaminan mutu lulusan, akses pendidikan dan dunia kerja, serta kemandirian pesantren. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 memberikan legitimasi hukum yang kuat bagi pesantren tanpa meniadakan karakter, tradisi, dan otonomi keilmuannya. Pembentukan Majelis Masyayikh sebagai lembaga penjaminan mutu menegaskan kesetaraan kualitas lulusan pesantren dengan pendidikan formal lainnya, sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi santri untuk melanjutkan pendidikan dan memasuki dunia kerja. Di sisi lain, undang-undang ini juga menegaskan prinsip kemandirian pesantren dengan membatasi intervensi negara pada fungsi afirmasi dan fasilitasi. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya memperkuat posisi pesantren dalam kerangka pendidikan nasional, tetapi juga memastikan keberlanjutan peran pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam berbasis tradisi yang relevan dengan dinamika sosial dan kebijakan nasional]]>
Copyrights © 2025
