<![CDATA[Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) merupakan tonggak penting dalam penguatan hukum administrasi negara di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan menjamin kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta melindungi pejabat pemerintahan dalam menjalankan diskresi. Penelitian ini mengkaji pengaturan dan pelaksanaan wewenang oleh pejabat pemerintah pasca berlakunya UU AP, dengan fokus pada sinkronisasi sumber wewenang (atribusi, delegasi, dan mandat) serta pembatasan penggunaan diskresi guna mencegah terjadinya detournement de pouvoir. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU AP telah memperkuat aspek legalitas dan akuntabilitas tindakan pemerintahan melalui pengaturan wewenang dan diskresi berbasis Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Namun demikian, dalam praktik masih ditemukan kendala berupa kurangnya harmonisasi antara pengawasan internal pemerintahan (APIP) dan penegakan hukum pidana, yang berpotensi menimbulkan kriminalisasi kebijakan administratif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman aparatur dan aparat penegak hukum agar pelaksanaan wewenang pejabat pemerintahan tidak menyimpang dari tujuan hukum administrasi negara. Kata kunci: wewenang, pejabat pemerintah, diskresi, AUPB, UU Administrasi Pemerintahan]]>
Copyrights © 2026
