Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Innovative: Journal Of Social Science Research
Donald A. Rumokoy
Universitas Sam Ratulangi
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Hukum Atas Penggunaan Dan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Dikah Altifa Udampo; Donald A. Rumokoy; Dani R. Pinasang
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 6 No. 4 (2026): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v6i4.21514

Abstract

Transformasi digital memicu munculnya berbagai transaksi elektronik yang membutuhkan kepastian hukum terkait keabsahan dokumen digital (p. 6). Tanda tangan elektronik (TTE) menjadi instrumen penting sebagai alat autentikasi dan verifikasi identitas para pihak (p. 6). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum penggunaan TTE di Indonesia, kepastian hukum pembuktiannya bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik, serta hambatan dan faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasinya (p. 29). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual (p. 4). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan normatif TTE didasarkan pada Pasal 11 UU ITE, yang diperkuat oleh perubahan kedua melalui UU No. 1 Tahun 2024 (p. 6). Kontrak elektronik yang menggunakan TTE memiliki kedudukan hukum setara kontrak konvensional sepanjang memenuhi syarat materiil dan formil (p. 28). Namun, dalam praktiknya masih terdapat hambatan berupa ketidakseragaman pemahaman aparat penegak hukum, perbedaan kekuatan pembuktian antara TTE tersertifikasi dan tidak tersertifikasi, serta disharmoni regulasi sektoral (pp. 7, 21-22). Kata Kunci: Tanda Tangan Elektronik, Pembuktian, Transaksi Elektronik, Kepastian Hukum, UU ITE
Analisis Yuridis Pelaksanaan Wewenang Oleh Pejabat Pemerintah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Graciella J. Supit; Donald A. Rumokoy; Dani R. Pinasang
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 6 No. 1 (2026): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v6i1.21408

Abstract

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) merupakan tonggak penting dalam penguatan hukum administrasi negara di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan menjamin kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta melindungi pejabat pemerintahan dalam menjalankan diskresi. Penelitian ini mengkaji pengaturan dan pelaksanaan wewenang oleh pejabat pemerintah pasca berlakunya UU AP, dengan fokus pada sinkronisasi sumber wewenang (atribusi, delegasi, dan mandat) serta pembatasan penggunaan diskresi guna mencegah terjadinya detournement de pouvoir. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU AP telah memperkuat aspek legalitas dan akuntabilitas tindakan pemerintahan melalui pengaturan wewenang dan diskresi berbasis Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Namun demikian, dalam praktik masih ditemukan kendala berupa kurangnya harmonisasi antara pengawasan internal pemerintahan (APIP) dan penegakan hukum pidana, yang berpotensi menimbulkan kriminalisasi kebijakan administratif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman aparatur dan aparat penegak hukum agar pelaksanaan wewenang pejabat pemerintahan tidak menyimpang dari tujuan hukum administrasi negara. Kata kunci: wewenang, pejabat pemerintah, diskresi, AUPB, UU Administrasi Pemerintahan
Co-Authors Dani R. Pinasang Dikah Altifa Udampo Graciella J. Supit