<![CDATA[Produk gadai emas (rahn emas) merupakan instrumen likuiditas jangka pendek yang diminati dalam industri keuangan syariah karena prosesnya cepat, jaminannya kuat, dan relatif mudah dijangkau segmen mikro. Meskipun demikian, praktik rahn emas masih menimbulkan kontroversi, terutama terkait penggabungan beberapa akad (multi akad/uqud murakkabah) dan penetapan biaya (ujrah) yang berpotensi bergeser dari kompensasi jasa penyimpanan menjadi tambahan atas pinjaman (qardh). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan dan telaah dokumen untuk menilai struktur akad rahn emas (qardh-rahn-ijarah dan murabahah-rahn) serta menguji kesesuaiannya dengan prinsip fikih muamalah, fatwa DSN-MUI, dan literatur ilmiah mutakhir. Hasil analisis menegaskan bahwa persoalan utama bukan pada keberadaan multi akad, melainkan pada desain dan implementasi: (1) ujrah yang diindeks pada nominal pinjaman berisiko menjadi riba terselubung; (2) penggabungan akad jual beli dan pinjaman tanpa pemisahan tujuan serta tanpa kepastian qabdh meningkatkan risiko hilah dan ketidakpatuhan. Artikel ini menawarkan model perbaikan berupa penetapan ujrah berbasis biaya riil (cost-based) dengan parameter objektif (bobot dan durasi), transparansi biaya administrasi, pemisahan dokumen akad beserta urutan pelaksanaan, dan penguatan sharia governance melalui checklist audit DPS. Implikasinya, rahn emas dapat berfungsi sebagai instrumen inklusi keuangan yang adil dan berorientasi maqasid apabila tata kelola biaya dan dokumentasi akad ditata secara disiplin.]]>
Copyrights © 2025
