<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua fokus utama, yaitu: (1) upaya pemerintah Distrik Teminabuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan (2) faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan upaya tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, penelusuran data online, dan dokumentasi. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh dari lapangan dan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi, laporan pemerintah, serta informasi pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Distrik Teminabuan telah berjalan cukup baik, terutama melalui implementasi Program Keluarga Harapan (PKH). Namun demikian, terdapat sejumlah permasalahan yang masih perlu diperbaiki, seperti pelaksanaan sosialisasi PKH yang belum menyentuh masyarakat secara merata sehingga menyebabkan sebagian warga yang berhak tidak terdata sebagai penerima manfaat. Selain itu, kurangnya pengetahuan calon penerima PKH mengenai persyaratan dan prosedur menyebabkan terjadinya kesalahan data dan kecemburuan sosial dalam masyarakat. Hambatan lainnya meliputi keterlambatan pencairan dana akibat kendala jaringan serta saldo nol pada rekening peserta, minimnya pendampingan dalam proses pencairan, dan lemahnya tata kelola administrasi. Faktor struktural seperti kurangnya fasilitas kantor, rekrutmen pendamping yang ditentukan oleh pemerintah pusat tanpa koordinasi daerah, serta tidak adanya insentif operasional bagi pendamping juga menjadi tantangan besar. Meskipun demikian, keberadaan SOP, tenaga pendamping, dan operator PKH merupakan faktor pendukung yang membantu keberlanjutan program. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem koordinasi, peningkatan sosialisasi, serta penyediaan dukungan fasilitas dan insentif bagi pelaksana untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal. This study aims to analyze two primary objectives: (1) identifying the efforts undertaken by the Teminabuan District government to improve community welfare, and (2) examining the factors that hinder the effectiveness of these efforts. A qualitative research method was applied, using data collection techniques such as observation, interviews, online data tracing, and document review. The data were drawn from both primary sources collected in the field and secondary sources from official reports, government records, and supporting references. The research findings indicate that government efforts to enhance public welfare—particularly through the implementation of the Family Hope Program (PKH)—have shown progress but remain suboptimal. Key challenges identified include the limited scope of dissemination activities, which resulted in eligible households not being registered as beneficiaries. Additionally, inadequate public understanding of PKH procedures has led to mismatches in eligibility during validation and has triggered social jealousy among community members. Other constraints include delays in fund disbursement caused by poor network access and zero account balances, insufficient assistance from field facilitators during cash withdrawal processes, and weak administrative management. Structural issues such as the absence of a dedicated PKH office at the district level, staff recruitment controlled by the Ministry of Social Affairs without local government involvement, and the lack of operational incentives for field facilitators further limit program effectiveness. However, the availability of facilitators, operators, standardized guidelines, and structured SOPs has been an encouraging and supportive factor. Therefore, stronger coordination mechanisms, improved public outreach, and enhanced operational support are required to optimize welfare improvement initiatives in Teminabuan District.]]>
Copyrights © 2025
