<![CDATA[Tujuan penelitian; untuk mengetahui, menjelaskan, dan memahami tentang aturan dasar mereformulasi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) didalam kesisteman tatanegara Indonesia serta konsep rekonstruksi GBHN setelah terjadi perubahan konstitusi. Teori yang dipergunakan terdiri atas negara-hukum, kekuasaan-presiden dan arah kebijakan negara. Penelitian digunakan adalah penelitian hukum normatif. Simpulan; bahwa terjadinya dinamisasi dalam ketatanegaraan di Indonesia dijewantahkan dan dilakukan penyesuaian terhadap haluan negara yaitu GBHN. Untuk masa mendatang, GBHN materinya semestinya memuat penormaan yang mendasar terhadap arah dan apa yang dicita-citakan dalam mencapai tujuan secara nasional. Muatan penormaan tersebut sebagai pijakan bagi kelembagaan pemerintahan. Dengan adanya era baru yaitu reformasi tidak lagi kenal ”GBHN” yang sebelumnya dijadikan acuan kedalam pembangunan terencana berjangka panjang disebut RPJP. Diamandemennya konstitusi di era reformasi, presiden yang telah terpilih diberikan wewenang untuk membuat perumusan pembangunan berjangka panjang secara nasional disebut RPJPN. Hal ini menimbulkan terkesan bahwa sebagai visi dan misi RPJPN sebagai visi misi presiden dan partainya. Konsep reformulasi GBHN diperlukan setelah Amandemen kelima UUD disebabkan tidak dinyatakan bahwa Pancasila menjadi landasan yang mendasari didalam menyelenggarakan kepemerintahan berimplikasi terhadap semangat kekeluargaannya, gotong-royongnya, persaudarannya, toleransinya dan etika ketimurannya sebagai norma dan nilai keluhuran atas budaya yang dimiliki oleh bangsa menjadi terkikis. Reformulasi GBHN dilihat dari segi filosofis, di dalam merencanakan pembangunan bangsa terdapat landasan idiil yaitu Pancasila serta konstitusi.]]>
Copyrights © 2025
