<![CDATA[Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum tenaga kesehatan yang terdampak pembekuan izin operasional rumah sakit, berfokus pada dua permasalahan: pengaturan hukum pemenuhan hak upah dan keberlangsungan kerja dalam sistem hukum Indonesia, serta bentuk perlindungan hukum yang layak bagi tenaga kesehatan selama masa pembekuan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tiga pendekatan: pendekatan perundang-undangan untuk menelaah Pasal 93 ayat (2) huruf f UU No.13 Tahun 2003 dan regulasi sektoral terkait perizinan rumah sakit; pendekatan konseptual untuk menguji asas protektif hukum ketenagakerjaan; serta pendekatan kasus untuk menganalisis yurisprudensi dan kejadian pembekuan izin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif tenaga kesehatan tetap berhak atas upah karena pembekuan timbul akibat kelalaian manajemen dan bukan kesalahan pekerja, namun ketiadaan ketentuan khusus menimbulkan kekosongan norma dan status kerja yang menggantung. Penelitian merekomendasikan penguatan regulasi melalui klausul Dana Jaminan Gaji, mekanisme Alih Status Sementara, dan pengaturan fast-track penyelesaian sengketa di Disnaker dan PHI untuk memastikan pemenuhan hak ekonomi dan profesional tenaga kesehatan. Temuan ini penting sebagai dasar kebijakan untuk melindungi hak konstitusional pekerja kesehatan dan memperkuat kepastian hukum pelayanan publik. Utama.]]>
Copyrights © 2025
