<![CDATA[Penegakan hukum merupakan fondasi utama dalam mewujudkan negara hukum yang berkeadilan. Namun, citra penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan serius berupa rendahnya kepercayaan publik, praktik korupsi, lemahnya mekanisme akuntabilitas, serta maraknya laporan pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat. Kondisi ini berdampak langsung pada legitimasi institusi hukum dan efektivitas pelaksanaan keadilan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tantangan struktural dan kultural yang dihadapi penegak hukum, sekaligus mengidentifikasi peluang perbaikan menuju tahun 2025. Metode yang digunakan adalah kajian literatur, analisis regulasi, serta telaah laporan lembaga pengawas dan survei publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa transparansi berbasis teknologi, penguatan mekanisme pengawasan independen, serta reformasi etika dan budaya kelembagaan merupakan peluang strategis untuk memulihkan citra penegakan hukum. Selain itu, komunikasi publik yang efektif dan partisipasi masyarakat sipil menjadi faktor kunci dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat. Dengan implementasi langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia mampu memperkuat legitimasi hukum dan mewujudkan sistem penegakan hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan.]]>
Copyrights © 2025
