Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Eksploitasi Kolonial Prancis di Jawa: Sistem Kontingen dan Penyerahan Wajib sebagai Bentuk Pemiskinan Sistematis (1808-1811) Khadijah, Siti; Sihombing, Juliani; Sinaga, Rosmaida; Hidayah, Mutiara; Sembiring, Rahmi Asyifa Hidayah; Fakhriza, Alya; Damanik, Selvia Andriani Putri; Ivanka, Ririn; Simbolon, Ronald Gemsar
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 3, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v3i2.7155

Abstract

Penelitian ini menganalisis kebijakan Sistem Kontingen dan Penyerahan Wajib yang diterapkan oleh Herman Willem Daendels selama masa pemerintahannya di Jawa (1808-1811). Penelitian ini berargumen bahwa kedua kebijakan tersebut bukan sekadar kebijakan fiskal, melainkan instrumen pemiskinan sistematis terhadap rakyat Jawa. Kebijakan ini lahir dari konflik geopolitik Eropa, di mana Jawa dijadikan benteng pertahanan Prancis untuk menghadapi ancaman Inggris. Melalui metode penelitian sejarah, penelitian ini menemukan bahwa Daendels memberlakukan sistem eksploitasi ganda: Sistem Kontingen merampas hasil pangan pokok rakyat, sementara Sistem Penyerahan Wajib memaksa petani menjual komoditas ekspor dengan harga murah. Untuk melancarkan sistem ini, Daendels mengubah para bupati menjadi alat pemerintah kolonial dengan memberikan target ketat dan ancaman sanksi. Dampaknya, rakyat Jawa mengalami pengurasan kekayaan, beban ganda (menyerahkan hasil bumi dan tenaga untuk kerja rodi), serta krisis kelaparan. Seluruh keuntungan dari sistem ini dialirkan untuk membiayai ambisi militer Prancis, tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat Jawa. Simpulannya, pemerintahan Daendels menandai peralihan menuju negara kolonial yang terpusat dan sangat eksploitatif.
Tantangan dan Peluang Reformasi Citra Penegakan Hukum di Indonesia: Menuju 2025 yang Transparan dan Akuntabel Samosir, Katrina; Ricardo, Frans; Sitepu, Jeim's Keyhezkiel Iberena Putra; Sihombing, Juliani; Nainggolan, Klara Minarsari; Hidayah, Mutiara
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7233

Abstract

Penegakan hukum merupakan fondasi utama dalam mewujudkan negara hukum yang berkeadilan. Namun, citra penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan serius berupa rendahnya kepercayaan publik, praktik korupsi, lemahnya mekanisme akuntabilitas, serta maraknya laporan pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat. Kondisi ini berdampak langsung pada legitimasi institusi hukum dan efektivitas pelaksanaan keadilan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tantangan struktural dan kultural yang dihadapi penegak hukum, sekaligus mengidentifikasi peluang perbaikan menuju tahun 2025. Metode yang digunakan adalah kajian literatur, analisis regulasi, serta telaah laporan lembaga pengawas dan survei publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa transparansi berbasis teknologi, penguatan mekanisme pengawasan independen, serta reformasi etika dan budaya kelembagaan merupakan peluang strategis untuk memulihkan citra penegakan hukum. Selain itu, komunikasi publik yang efektif dan partisipasi masyarakat sipil menjadi faktor kunci dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat. Dengan implementasi langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia mampu memperkuat legitimasi hukum dan mewujudkan sistem penegakan hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan.