<![CDATA[Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, studi kasus PT Indominco Mandiri digunakan untuk menyelidiki pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana dumping limbah B3. Rumusan masalah yang dikaji meliputi konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik dumping limbah B3 dan kendala penegakan hukum. Hukum normatif digunakan, menggunakan pendekatan hukum, kasus, dan konseptual. Data yang diperoleh dari penelitian dokumen hukum, putusan pengadilan, dan literatur yang relevan kemudian dianalisis secara kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Indominco Mandiri telah melanggar peraturan yang diatur dalam Undang-Undang 32/2009 tentang pengelolaan limbah B3. Namun, dalam kasus ini, ada masalah dengan pertanggungjawaban pidana korporasi karena sulit untuk membuktikan dan menerapkan sanksi. Pembahasan menegaskan bahwa elemen hukum harus diperkuat, dan bahwa penegak hukum harus berpartisipasi secara aktif dalam menjamin bahwa bisnis tidak menghindari konsekuensi hukum. Singkatnya, undang-undang saat ini membahas pertanggungjawaban pidana korporasi, tetapi tindakan strategis diperlukan untuk membuat penegakan hukum lebih tegas dan transparan. Fokus penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemantauan, regulasi, dan pelatihan perusahaan dalam pengelolaan limbah berbahaya untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.]]>
Copyrights © 2025
