<![CDATA[Masalah yang diangkat adalah meningkatnya volume sampah dari tahun ke tahun, meskipun telah ada regulasi yang mengatur pengelolaan sampah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penelitian ini mengadopsi pendekatan model Edward III untuk menganalisis implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda telah dilakukan dengan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, serta adanya komitmen dari pelaksana kebijakan. Namun, terdapat hambatan signifikan, seperti kurangnya pedoman teknis yang jelas, belum dipisahkannya fungsi regulator dan eksekutor, serta ketiadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang khusus menangani bidang persampahan. Selain itu, penerapan insentif, sanksi, dan sistem perizinan masih belum optimal, dan keterbatasan tempat sampah terpilah menghambat partisipasi masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menekankan perlunya penyusunan Peraturan Wali Kota sebagai turunan teknis dari Perda, pemisahan fungsi regulator dan eksekutor, pengangkatan PPNS, serta perluasan penyediaan tempat sampah terpilah. Peningkatan kolaborasi lintas sektor dan evaluasi rutin terhadap SOP juga disarankan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kota Padang Panjang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2025
