<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan nasional pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014–2024) yang menunjukkan intensitas pembangunan infrastruktur dan program sosial-ekonomi berskala luas, namun juga disertai dengan kecenderungan autokratisasi. Keadaan ini berdampak pada demokrasi dan keadilan sosial, dimana kecenderungan politik tersebut memengaruhi akses pekerjaan dan kualitas pelayanan publik di Kota Surabaya sebagai kota metropolitan strategis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis terhadap pemberitaan media lokal, didukung data kuantitatif dari Badan Pusat Statistik dan kajian literatur. Hasil menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan inovasi digital dalam pelayanan publik dan program pelatihan kerja, kelompok rentan seperti perempuan dan penyandang disabilitas masih mengalami hambatan struktural. Proyek pembangunan nasional seperti Surabaya Waterfront Land juga menimbulkan dampak negatif terhadap mata pencaharian masyarakat pesisir. Transformasi digital belum sepenuhnya mampu mengatasi birokrasi dan potensi praktik korupsi. Penurunan angka kemiskinan tidak sejalan dengan peningkatan ketimpangan pendapatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak kebijakan Jokowi di Kota Surabaya bersifat paradoksal: menciptakan kemajuan teknokratis, namun belum menjamin keadilan sosial bagi kelompok marjinal. Implikasinya, penguatan partisipasi publik dan akuntabilitas lokal sangat diperlukan untuk menyeimbangkan efek autokratisasi nasional.]]>
Copyrights © 2025
