Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Vol. 15 No. 2 (2025): Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi

Implementasi Kebijakan Indeks Desa (ID) Bedasarkan Permendes No 9 Tahun 2024 Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Kabupaten Garut : Studi Kasus pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut

Khairunnisa, Fahira Nazwa (Unknown)
Ashidiq, Thoriq Gumilang (Unknown)
Alvinna, Ni Putu (Unknown)
Apriandi, Chandra (Unknown)
Indrianie, Mona (Unknown)



Article Info

Publish Date
31 Dec 2025

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Indeks Desa (ID) berdasarkan Permendesa Nomor 9 Tahun 2024 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)Kabupaten Garut. Kabupaten Garut memiliki 422 desa dan 21 kelurahan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis yang beragam, yang memengaruhi pelaksanaan ID sebagai instrumen pengukuran pembangunan desa dengan enam dimensi utama: layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari DPMD, pendamping desa, dan aparat desa, teori penguat dalam penelitian ini yaitu Van Meter dan Van Horn (Implementasi Kebijakan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ID di Kabupaten Garut berjalan cukup baik melalui koordinasi lintas sektor dan dukungan pendamping desa. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya SDM, kesenjangan pemahaman indikator, serta sarana dan prasarana yang belum merata. Secara umum, implementasi kebijakan ID telah berjalan baik, meskipun belum optimal di seluruh aspek pelaksanaannya. Hal tersebut perlu diperhatikan guna mensejahterakan masyarakat desa

Copyrights © 2025






Journal Info

Abbrev

JIIA

Publisher

Subject

Social Sciences

Description

Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi merupakan jurnal yang terbit dua kali dalam 1 tahun. Jurnal ini mempublikasikan kajian-kajian hasil penelitian dan telaah teoretis dalam bidang: Kebijakan Publik, Manajemen Publik, Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintah (public governance, e-Government, digital ...