<![CDATA[Pengabdian ini bertujuan menganalisis kedudukan, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) yang diangkat dari unsur Orang Asli Papua (OAP) dalam kerangka Otonomi Khusus Papua, khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan fungsi mereka setelah dilantik. Metode pengabdian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris melalui ceramah hukum dan diskusi partisipatif yang dilaksanakan bersama anggota DPRK, dengan fokus pada enam anggota DPRK pengangkatan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang anggota DPRK pengangkatan belum optimal akibat ketidakjelasan norma dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 dan PP 106 Tahun 2021, ketiadaan pengaturan khusus dalam Tata Tertib DPRK, tidak tersedianya sekretariat kelompok khusus, serta rendahnya kapasitas individu terkait fungsi representasi fungsional. Simpulan dari kegiatan ini menegaskan bahwa anggota DPRK pengangkatan belum memperoleh kepastian hukum mengenai ruang lingkup tugas, wewenang, hak, dan kewajiban sebagai representasi OAP, sehingga diperlukan penguatan kapasitas serta revisi regulasi, baik pada tingkat undang-undang maupun tata tertib DPRK, untuk memastikan efektivitas peran mereka dalam kelembagaan perwakilan daerah. ]]>
Copyrights © 2025
