<![CDATA[Kasus kebocoran data Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh kelompok peretas TopiAx pada tahun 2024 menimbulkan perhatian serius terhadap lemahnya sistem keamanan siber instansi pemerintah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek teknis dan etika dalam pengelolaan data publik, serta mengevaluasi sejauh mana penerapan prinsip keamanan informasi dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang memanfaatkan data sekunder dari laporan BKN, publikasi media, serta kajian akademik terkait keamanan siber nasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebocoran tersebut terjadi akibat kelemahan pada manajemen akses data dan rendahnya implementasi prinsip privacy by design. Selain itu, terdapat pelanggaran etika profesi teknologi informasi, khususnya dalam hal tanggung jawab pengelolaan dan perlindungan data publik. Penelitian ini menegaskan pentingnya tata kelola keamanan siber yang berkelanjutan, peningkatan kesadaran etis, serta pembentukan sistem perlindungan data terpadu antarinstansi. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan keamanan informasi dan penguatan etika profesi di lingkungan pemerintahan Indonesia.]]>
Copyrights © 2026
