<![CDATA[Penelitian ini membahas inkonsistensi antara Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penanaman Modal Berbasis Sumber Daya Alam dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya dalam konteks prinsip free transfer of profit (kebebasan transfer keuntungan). Prinsip tersebut merupakan bagian penting dari perlindungan hukum bagi investor asing dalam rezim hukum investasi internasional, namun mengalami pembatasan melalui ketentuan nasional yang berorientasi pada perlindungan kepentingan ekonomi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inkonsistensi aturan yang timbul antara peraturan nasional dengan prinsip hukum internasional, serta untuk merumuskan bentuk perlindungan hukum terhadap Pemerintah Indonesia apabila terjadi sengketa investasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan free transfer of profit dalam PP 8/2025 belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip perlindungan investor asing sebagaimana diatur dalam perjanjian investasi internasional, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi nasional yang mempertimbangkan kepastian hukum dan kedaulatan negara sebagai tuan rumah (host state) dalam menghadapi tuntutan investor asing.]]>
Copyrights © 2026
