<![CDATA[Pemagaran laut merupakan fenomena yang semakin marak terjadi di wilayah pesisir Indonesia dan menimbulkan perdebatan hukum terkait legalitas, perlindungan lingkungan, serta hak masyarakat pesisir. Praktik ini sering kali dikaitkan dengan proyek strategis dan penerbitan sertifikat hak atas ruang laut, yang secara normatif bertentangan dengan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas pemagaran laut dalam perspektif hukum agraria serta mengkaji peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian pemanfaatan ruang laut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah laut merupakan ruang publik yang dikuasai oleh negara dan tidak dapat dijadikan objek hak atas tanah seperti Hak Guna Bangunan atau Hak Milik. Pemagaran laut yang dilakukan tanpa izin dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah laut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Selain itu, penerbitan sertifikat di atas laut berpotensi cacat hukum dan menimbulkan konflik sosial serta kerusakan lingkungan. Notaris memiliki peran penting dalam menjamin kepastian dan keabsahan hukum perjanjian pemanfaatan ruang laut, sepanjang perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pengawasan hukum dan perlindungan hak masyarakat pesisir dalam pengelolaan ruang laut. ]]>
Copyrights © 2026
