<![CDATA[Penelitian ini membahas dilema pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan lingkungan, khususnya pada sektor pertambangan di Indonesia. Praktik industri pertambangan yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam telah menimbulkan dampak ekologis serius, sementara sistem hukum pidana yang ada masih menghadapi kendala dalam menjerat korporasi sebagai pelaku kejahatan lingkungan. Melalui pendekatan hukum normatif dengan metode statutory approach, case approach, dan conceptual approach, penelitian ini mengkaji konstruksi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta penerapannya dalam praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, implementasi di lapangan belum optimal karena lemahnya pemahaman aparat penegak hukum, faktor politik-ekonomi, dan kurangnya keberanian peradilan dalam menegakkan prinsip strict liability. Reformasi hukum pidana lingkungan perlu diarahkan pada penguatan mekanisme corporate compliance, pembentukan unit khusus penegakan hukum lingkungan, dan penerapan sanksi pemulihan (restorative penalties) untuk menjamin keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan.]]>
Copyrights © 2026
