<![CDATA[Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui tiga dimensi utama, yaitu substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menjadi dasar normatif yang mengatur hak dan kewajiban PMI, termasuk hak atas upah layak, perlakuan manusiawi, serta akses terhadap bantuan hukum. Namun, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain struktur hukum yang belum memadai, budaya hukum yang kurang memperhatikan keberadaan PMI, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta terbatasnya reformulasi kontrak kerja standar oleh agen penempatan. Struktur kelembagaan dan budaya hukum memiliki peran penting dalam mewujudkan perlindungan yang efektif. Koordinasi antara BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, dan pemerintah daerah harus diperkuat untuk mencegah tumpang tindih kewenangan, sementara peran perwakilan RI di luar negeri perlu ditingkatkan dalam memberikan bantuan hukum dan perlindungan darurat. Rendahnya pemahaman aparat dan masyarakat terhadap hak konstitusional PMI serta praktik diskriminatif di negara tujuan juga menjadi hambatan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan keseriusan pemerintah dalam memperkuat struktur hukum dan budaya hukum, termasuk melalui revisi Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 agar lebih responsif terhadap kondisi lapangan, harmonisasi kelembagaan, peningkatan edukasi hukum pra-keberangkatan, peningkatan keterampilan PMI, serta penguatan diplomasi internasional. Dengan langkah-langkah tersebut, perlindungan PMI diharapkan dapat terwujud secara komprehensif dengan menghadirkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan nyata.]]>
Copyrights © 2026
