<![CDATA[Penelitian ini menganalisis urgensi integrasi elemen sosio-teknologi dalam tata kelola pemerintahan untuk menjembatani kesenjangan antara tingginya adopsi infrastruktur digital dengan kualitas keterbukaan informasi publik di Jawa Timur. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus di Kabupaten Bondowoso, Nganjuk, dan Sidoarjo. Penelitian ini mengevaluasi hambatan budaya birokrasi dan literasi digital dalam penerapan e-government. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indeks SPBE meningkat menjadi 3,93 dan capaian ETPD sebesar 99,8 persen pada tahun 2024, kepatuhan badan publik terhadap keterbukaan informasi masih rendah akibat resistensi birokrasi dan disparitas peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Studi ini menyimpulkan bahwa optimalisasi keterbukaan informasi memerlukan keseimbangan antara aspek teknis dan penguatan aspek sosial melalui revitalisasi peran KIM serta transformasi budaya organisasi, guna memastikan digitalisasi menghasilkan transparansi yang substantif dan inklusif bagi masyarakat.]]>
Copyrights © 2025
