<![CDATA[Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi laut yang besar untuk dikembangkan melalui konsep ekonomi biru. Namun, regulasi yang ada masih bersifat sektoral, tumpang tindih, dan belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Permasalahan utama yang muncul adalah lemahnya perlindungan ekosistem, konflik kepentingan pembangunan dan lingkungan, serta belum adanya lex specialis yang mengatur secara komprehensif mengenai ekonomi biru. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan filosofis, konseptual, dan perundang-undangan, serta didukung bahan hukum primer dan sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa filsafat hukum ekonomi biru harus berlandaskan pada tiga aspek, yaitu ontologis (laut sebagai entitas ekologis dan sumber kehidupan), epistemologis (cara pandang hukum terhadap laut sebagai ruang ekonomi sekaligus ekologi), dan aksiologis (keadilan antar generasi serta pembangunan berkelanjutan). Kesimpulannya, pengaturan ekonomi biru di Indonesia masih parsial dan memerlukan formulasi ius constituendum berupa pembentukan lex specialis yang menekankan keberlanjutan ekologis, partisipasi masyarakat pesisir, dan kedaulatan maritim. Saran penelitian ini adalah perlunya pembaruan hukum nasional melalui regulasi khusus ekonomi biru yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan instrumen hukum internasional.]]>
Copyrights © 2025
