Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Jurnal Hukum Lex Generalis
Muhammad Kandriana
Universitas Muhammadiyah Bima
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Kekosongan Hukum dalam Perlindungan Konsumen pada Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Kritis terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Muhammad Kandriana; Muhammad Rifaid; Muhammad Wildan; Mukhtar; Iksan
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/stjsnk61

Abstract

Kekosongan hukum dalam perlindungan konsumen pada lembaga keuangan syariah menimbulkan berbagai permasalahan terkait kejelasan aturan dan pelaksanaan perlindungan bagi nasabah. Artikel ini bertujuan menganalisis dan mengidentifikasi bentuk kekosongan hukum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan perlindungan konsumen di lembaga keuangan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan terkait dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat celah pengaturan yang dapat mengakibatkan lemahnya mekanisme perlindungan konsumen, khususnya terkait produk dan akad syariah yang belum diatur spesifik dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Kesimpulannya, diperlukan revisi atau pembentukan aturan khusus guna menjamin perlindungan konsumen yang adil dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai syariah dan kebutuhan transaksi keuangan kontemporer.
Analisis Yuridis Terhadap Kontrak Franchise di Indonesia: Kepastian Hukum dan Perlindungan Para Pihak Muhammad Kandriana; Diky Yumansyah; Muhammad Al Farid; M Jasuli Ramadhan; Ilyas Sarbini
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/y26nse57

Abstract

Kontrak franchise merupakan bentuk perjanjian komersial antara pemberi waralaba dan penerima waralaba yang memuat hak serta kewajiban timbal balik dalam penggunaan sistem bisnis, merek dagang, dan dukungan operasional. Namun, dalam praktiknya sering muncul persoalan hukum, terutama mengenai ketimpangan posisi tawar, kejelasan klausul, dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan hukum kontrak franchise di Indonesia, mengkaji validitas klausul utama dalam perjanjian, serta memberikan rekomendasi perlindungan hukum yang ideal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen kontrak, dan studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang mengatur kontrak franchise, namun masih terdapat kekosongan dan kelemahan dalam aspek pengawasan serta perlindungan terhadap penerima waralaba. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan prinsip kesetaraan dalam perjanjian franchise guna menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Syarat Subjektif dan Objektif Perjanjian Jual Beli: Relevansi Pasal 1320 KUHPerdata dalam Praktik Modern Muhammad Kandriana; Sri Atika; Muslimin; Muhammad Wildan; Hajairin
UNES Law Review Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v8i1.2476

Abstract

Artikel ini membahas relevansi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam menilai keabsahan perjanjian jual beli pada praktik hukum modern, khususnya dalam konteks transaksi elektronik. Pasal 1320 menetapkan empat syarat sah perjanjian yang terdiri dari dua syarat subjektif, yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan hukum, serta dua syarat objektif, yaitu objek tertentu dan sebab yang halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana syarat-syarat tersebut diterapkan dalam praktik jual beli kontemporer, termasuk transaksi daring yang sering kali menimbulkan sengketa hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak perjanjian jual beli modern, terutama di platform digital, kerap mengabaikan syarat subjektif berupa kesepakatan yang sah dan syarat objektif berupa kejelasan objek. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan salah satu pihak. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya interpretasi adaptif terhadap Pasal 1320 serta penguatan regulasi pendukung agar mampu mengakomodasi dinamika transaksi modern secara adil dan legal.
Evaluasi Implementasi Pasal 33 UUD 1945 terhadap Pengelolaan Kekayaan Alam Nasional Muhammad Kandriana
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 11 (2025): Tema Hukum Lingkungan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i11.2749

Abstract

Article 33 of the 1945 Constitution serves as the constitutional foundation for natural resource governance aimed at the greatest prosperity of the people. In practice, its implementation through sectoral regulations remains fragmented, marked by weak supervision and the dominance of economic interests over social justice and environmental sustainability. The analysis reveals a significant gap between constitutional mandates and actual governance practices. Therefore, legal reform emphasizing regulatory integration, strengthened governance and ecological justice principles is essential to achieve equitable and sustainable natural resource management.
Co-Authors Diky Yumansyah Hajairin Iksan Ilyas Sarbini M Jasuli Ramadhan Muhammad Al Farid Muhammad Rifaid Muhammad Wildan Mukhtar Muslimin Muslimin Sri Atika