<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dominasi kepentingan politik berpengaruh terhadap proses perumusan kebijakan publik serta implikasinya terhadap erosi nilai keadilan sosial di tengah krisis tata kelola pemerintahan. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi bentuk‐bentuk intervensi politik dalam kebijakan strategis dan bagaimana praktik tersebut meminggirkan prinsip pemerataan, partisipasi publik yang bermakna, serta akses yang adil terhadap pelayanan negara. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-sosiologis dengan pendekatan kualitatif, yang menggabungkan analisis peraturan perundang-undangan, studi dokumen kebijakan, dan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi kebijakan, dan organisasi masyarakat sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi kepentingan politik tidak hanya memperlemah akuntabilitas dan transparansi birokrasi, tetapi juga menciptakan bias dalam distribusi manfaat kebijakan, sehingga memperluas kesenjangan sosial di tingkat akar rumput. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa lemahnya mekanisme pengawasan dan rendahnya integritas institusi publik turut mempercepat tergerusnya nilai keadilan sosial sebagai salah satu tujuan fundamental penyelenggaraan negara. Temuan ini menegaskan perlunya reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada penguatan institusi, penegakan etika politik, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik.]]>
Copyrights © 2025
