<![CDATA[Penelitian ini mengkaji literasi digital jurnalis di Kota Pekanbaru dalam menyaring hoaks melalui pendekatan hukum dan komunikasi publik. Hoaks dipandang sebagai ancaman serius terhadap demokrasi karena dapat mengaburkan fakta, menurunkan kepercayaan publik, serta melemahkan legitimasi media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jurnalis pada umumnya telah memahami prinsip dasar verifikasi dan etika jurnalistik, namun masih memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi pemeriksaan fakta (fact-checking). Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, belum sepenuhnya mendukung penguatan kapasitas jurnalis di era digital. Dimensi hak cipta menjadi aspek penting, mengingat hoaks kerap melibatkan penggunaan materi berhak cipta tanpa izin, sehingga menimbulkan tantangan hukum tambahan. Dari perspektif hukum bisnis, hoaks dapat menyebabkan kerugian ekonomi, merusak reputasi perusahaan, serta mendorong praktik persaingan usaha tidak sehat. Temuan ini menegaskan bahwa literasi digital jurnalis tidak hanya harus menekankan akurasi dan etika, tetapi juga mencakup perlindungan hak cipta dan keberlanjutan iklim bisnis yang sehat. Penelitian ini merekomendasikan adanya pelatihan literasi digital secara berkelanjutan, kolaborasi dengan komunitas pemeriksa fakta, serta reformasi regulasi yang lebih responsif terhadap disinformasi dari perspektif hukum dan bisnis.]]>
Copyrights © 2025
