Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal jurnal hukum das sollen ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Hawa : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat (HAWAJPPM)
Azmi, M Rizqi
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pelatihan Aplikasi Software Publish or Perish untuk Guru-Guru Di SMA Negeri 1 Batang Cenaku Yeyendra; Prasetyo, Ari; Azmi, M Rizqi; Puspitasari, Sandra; Santika, Rosi
Hawa : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 3 (2023): Desember 2023 Hawa : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat (HAWAJPPM)
Publisher : Yayasan Wayan Marwan Pulungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69745/hawajppm.v1i3.43

Abstract

Pengabdian ini dimaksudkan agar guru-guru di SMA N 1 Batang Cenaku bisa mencari referensi untuk menulis artikel jurnal dengan mudah dan cepat dengan menggunakan aplikasi Publish or Perish. Pengabdian ini dilakukan oleh tim dari Universitas Islam Riau dilaksanakan pada tangal 23 November 2023 yang bertempat di SMA N 1 Batang Cenaku, di Desa Aurcina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pelatihan dengan Participatory Learning Method (PLM) dilakukan melalui metode pembelajaran partisipastif. Guru-guru ikut terlibat aktif dalam kegiatan pelatihan. Kegiatan ini mendapat sambutan sangat baik dan antusiasme yang tinggi karena didukung oleh beberapa faktor pendukung antara lain: para peserta pendidikan memiliki kemauan yang besar untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai untuk mencari artikel jurnal. Sebanyak 70,45 % peserta pelatihan yang terdiri dari guru-guru tersebut menjawab sangat setuju terhadap 11 pernyataan yang merupakan indikator evaluasi dari program pengabdian ini. Dan sisanya 25,5 % menjawab setuju. Sedangkan yang menjawab tidak setuju dan setuju masing-masing 0%. Artinya peserta peatihan merasa puas dan memberikan apresiasi yang baik terhadap terlaksananya pengabdian ini.
PERLINDUNGAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA (Studi Literatur atas Kasus Sherly, DJ Donny, dan Iqbal Damanik) Azmi, M Rizqi; Farah Dibah, Nabilah; Melina, Monika
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v11i2.5100

Abstract

Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang bersifat fundamental dalam sistem hukum demokratis karena berfungsi sebagai sarana partisipasi publik, kontrol terhadap kekuasaan, dan prasyarat tegaknya negara hukum. Namun, perkembangan ruang digital di Indonesia justru diikuti oleh meningkatnya penggunaan instrumen hukum pidana untuk membatasi ekspresi warga negara, khususnya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan ketentuan tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara jaminan konstitusional kebebasan berekspresi dan praktik penegakan hukum yang cenderung represif. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan kebebasan berekspresi ditinjau dari perspektif hukum internasional, khususnya konvensi hak asasi manusia, serta bagaimana kesesuaiannya dengan pengaturan dan penerapan hukum nasional melalui KUHP baru dan UU ITE. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur, meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terbatas antara hukum internasional dan hukum nasional. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menjadikan kasus Sherly, DJ Donny, dan Iqbal Damanik sebagai konteks analisis kritis. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan normatif antara standar perlindungan kebebasan berekspresi dalam hukum internasional dan praktik penegakan hukum nasional yang masih menempatkan stabilitas dan ketertiban umum di atas perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang integratif pada dimensi legal, institusional, dan kultural guna memastikan kebebasan berekspresi berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang kekuasaan dalam negara hukum demokratis. Kata Kunci: kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, hukum pidana
Pelatihan Literasi Digital Untuk Jurnalis Dalam Filterisasi Penyebaran Informasi Hoax Azmi, M Rizqi; Dibah, Nabilah Farah; Maheri, Alvin
ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Vol. 6 No. 3 (2025): ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/arsy.v6i3.1909

Abstract

Penelitian ini mengkaji literasi digital jurnalis di Kota Pekanbaru dalam menyaring hoaks melalui pendekatan hukum dan komunikasi publik. Hoaks dipandang sebagai ancaman serius terhadap demokrasi karena dapat mengaburkan fakta, menurunkan kepercayaan publik, serta melemahkan legitimasi media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jurnalis pada umumnya telah memahami prinsip dasar verifikasi dan etika jurnalistik, namun masih memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi pemeriksaan fakta (fact-checking). Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, belum sepenuhnya mendukung penguatan kapasitas jurnalis di era digital. Dimensi hak cipta menjadi aspek penting, mengingat hoaks kerap melibatkan penggunaan materi berhak cipta tanpa izin, sehingga menimbulkan tantangan hukum tambahan. Dari perspektif hukum bisnis, hoaks dapat menyebabkan kerugian ekonomi, merusak reputasi perusahaan, serta mendorong praktik persaingan usaha tidak sehat. Temuan ini menegaskan bahwa literasi digital jurnalis tidak hanya harus menekankan akurasi dan etika, tetapi juga mencakup perlindungan hak cipta dan keberlanjutan iklim bisnis yang sehat. Penelitian ini merekomendasikan adanya pelatihan literasi digital secara berkelanjutan, kolaborasi dengan komunitas pemeriksa fakta, serta reformasi regulasi yang lebih responsif terhadap disinformasi dari perspektif hukum dan bisnis.
Co-Authors Ari Prasetyo Dibah, Nabilah Farah Farah Dibah, Nabilah Maheri, Alvin Melina, Monika Puspitasari, Sandra Santika, Rosi Yeyendra