<![CDATA[Pengelolaan pembangunan desa di Indonesia masih menghadapi tantangan partisipasi legislatif desa akibat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang belum optimal, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis penguatan peran BPD dalam proses perencanaan pembangunan Desa Palakka, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dari perspektif good governance yang mencakup prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus digunakan, mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dengan 15 informan kunci (anggota BPD, kepala desa, dan tokoh masyarakat), observasi langsung pada musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes), serta analisis sekunder dokumen RPJMDes dan RKPDes periode 2021-2026. Hasil analisis menunjukkan BPD aktif dalam tahap musyawarah dusun dan pembahasan prioritas, tetapi lemah pada pengawasan realisasi anggaran dan evaluasi program akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan, konflik kepentingan dengan kepala desa, serta minimnya akses informasi digital, dengan tingkat partisipasi hanya mencapai 62% dari indikator good governance. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa penguatan peran BPD krusial untuk mewujudkan tata kelola desa yang partisipatif dan akuntabel. Rekomendasi mencakup penyelenggaraan pelatihan berkelanjutan bagi anggota BPD, revisi Peraturan Desa tentang BPD untuk memperkuat mekanisme check and balance, serta integrasi platform digital seperti aplikasi Siskeudes guna meningkatkan transparansi perencanaan dan pelaporan pembangunan desa.]]>
Copyrights © 2025
