<![CDATA[Penelitian ini menganalisis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, dengan menyoroti peran strategis P2TP2A sebagai garda terdepan layanan. Menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan, penelitian ini meninjau berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas perlindungan, mulai dari keterbatasan tenaga profesional, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, hingga rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukum korban. Selain itu, stigma sosial yang masih kuat turut menjadi penghalang utama bagi korban untuk mencari pertolongan dan melapor. Temuan menunjukkan bahwa meskipun UU 12/2022 telah menyediakan dasar hukum yang kuat dan berperspektif korban, implementasinya masih jauh dari ideal akibat kendala struktural dan sosial tersebut. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM, penguatan sinergi kelembagaan, serta perluasan edukasi publik diperlukan agar pemenuhan hak korban dapat berjalan lebih efektif dan konsisten sesuai amanat regulasi.]]>
Copyrights © 2026
