cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
journal@idpublishing.org
Phone
+628111304014
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Perumahan Sidorejo, Jl. Sidorejo Gg. Sadewa No.D3, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Public Goods and Public Sector Policy
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 31104916     DOI : https://doi.org/10.47134/pgpsp
Core Subject : Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Public Goods and Public Sector Policy E-ISSN 3110-4916 is an international, peer-reviewed, open-access journal published by Indonesian Journal Publisher. It aims to promote interdisciplinary dialogue on the dynamics of public goods management and the complexities of public policy in addressing societal needs. The journal welcomes original research articles, policy analyses, case studies, and reviews that address a wide range of issues. Areas of interest include the provision and financing of public goods, governance and accountability, fiscal and monetary policies, social protection, education and healthcare systems, environmental and natural resource management, urban planning, and sustainable infrastructure. It also engages with critical discussions on innovation in public sector management, digital governance, regulatory frameworks, and the role of international cooperation in shaping national and regional policies. By offering open and unrestricted access, the journal contributes to advancing research and practice that strengthen public institutions and improve the quality of life for communities worldwide.
Arjuna Subject : Ilmu Pengambilan Keputusan (semua kategori) - Ilmu Pengambilan Keputusan (Lain-Lain)
Articles 14 Documents
 1   2 
Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) dari Pembeli Cessioner I Kepada Pembeli Cessioner II di Tinjau dari KUHPerdata Ningsriati; Mediawati, Noor
Public Goods and Public Sector Policy Vol. 1 No. 1 (2025): October
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pgpsp.v1i1.906

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan sebuah pengalihan piutang (cessie) dan mengetahui adakah perlindungan hukum terhadap Cessioner II. Penelitian ini dilakukan dengan meninjau KUHPerdata Pasal 613 tentang Pengalihan Piutang dan Pasal 1320 tentang Perikatan. Menggunakan pendekatan statute approach sebagai jenis penelitiannya. Kesimpulan penelitian ini menyatakan keabsahan cessie telah sah karena ada perjanjian kredit sebelumnya antara Bank BTN (cedent) dengan debitur yang melibatkan Cessioner I dan II yang sesuai dengan isi Pasal 613 dan 1320 KUHPerdata. Adanya keabsahan tersebut, membuat Cessioner II sebagai pihak kreditur paling baru mendapat perlindungan hukum, jika terjadi sebuah wanprestsi dari debitur.
Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tanah Kavling di Sidoarjo Condro, Rudy; Multazam, M.
Public Goods and Public Sector Policy Vol. 1 No. 1 (2025): October
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pgpsp.v1i1.907

Abstract

Dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum pembeli tanah kavling yang berada di Sidoarjo dalam Peraturan bupati Sidoarjo nomor 59 tahun 2018 tentang Tata Letak Dan site plane. Metode penelitian ini yang digunakan normatif dengan menggunakan pendekatan deduktif yaitu pembuktiaan dari suatu kebeneran suatu pernyataan dengan cara membuktikan suatu pernyataan tersebut sudah pasti kebenerannya. Perlindungan jual beli tanah kavling apabila dalam suatu ikatan jual beli dapat dibatalkan apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan Peraturan bupati Sidoarjo nomor 59 tahun 2018 maka hal tersebut dapat dituntut melalui jalur hukum dengan peraturan UU nomor 11 tahun 2011 pasal 151 dengan sanksi pidana denda sebanyak lima milyar rupiah dan dapat dijatuhi sanksi tambahan membangun Kembali site plane sesuai dengan kriteria, maka pembeli tanah kavling dapat mengajukan perlindungan pembeli tanah kavling berdasarkan aturan tersebut, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jika terjadi masalah ketikaa melakukan jual beli tanah kavling yang tidak sesuai dengan perbup sidoarjo maka dapat di ajukan tuntutan dan hak perlindungan bagi pembeli tanah kavling berdasarkan Peraturan Bupati tersebut.
Analisis Hubungan Hukum Antara Penulis Alternative Universe dengan Penggemar Idol yang Dijadikan Tokoh Dalam Karya Fiksi Amelya, Anggita; Mediawati, Noor
Public Goods and Public Sector Policy Vol. 1 No. 1 (2025): October
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pgpsp.v1i1.909

Abstract

Artikel ini membahas terkait hubungan anatara penulis Alternative Universe dengan penggemar dari seorang idol yang kontra jika visulanya dijadikan tokoh dalam ceritanya, namun ketika penerbitan Alernative Universe menjadi sebuah buku cetak sudah tidak lagi mengusung sang idol. Metode penelitihan yang digunakan dalam penelitihan ini adalah yuridis normatif dimana penulis artikel ini menggunakan Undang-undang serta aturan hukum yang berkaitan dengan topik pembahasan. Tujuan penulis dalam melakukan penelitihan ini adalah guna menetahui bagaimana topik tersebut dalam pandangan hukum, dan menhetahui tentang perlindungan hukum bagi penulis dan karyanya ketika mendapat serangan negatif dari pihak yang kontra akan karya tersebut.
Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan dalam Pembatalan Perjanjian Jual Beli Rumah Romadhon, Fajar; Mediawati, Noor
Public Goods and Public Sector Policy Vol. 1 No. 1 (2025): October
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pgpsp.v1i1.913

Abstract

Penelitian ini membahas akibat hukum yang ditimbulkan atas penyalahgunaan keadaan sebagai dalil pembatalan kontrak. Metode yang digunakan adalah pendekatan kasus pada Putusan Nomor 299/Pdt.G/2022/Pn Mlg. Penyalahgunaan keadaan sebagai dalil pembatalan kontrak yang bertentangan dengan asas itikad baik berakibat pada suatu perjanjian dapat mengandung cacat kehendak Penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan persetujuannya, pihak yang menipu bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya, sehingga kontrak dapat dibatlkan dan dapat dilakukan gugatan perbuatan melawan hukum dan atau sanksi pidana penipuan.
Implementasi Pelaksanaan Program Skrining Hipotiroid Kongenital di Puskesmas Taman Sidoarjo Putri, Yuyun; Cholifah
Public Goods and Public Sector Policy Vol. 1 No. 1 (2025): October
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pgpsp.v1i1.914

Abstract

Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) adalah proses pemeriksaan medis pada bayi baru lahir untuk mengidentifikasi adanya gangguan pada fungsi kelenjar tiroid. Capaian SHK di kabupaten Sidoarjo masih jauh dari target. Persentase cakupan pelaksanaan program SHK di Puskesmas Taman belum mencapai target. Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran implementasi pelaksanaan SHK di Puskesmas Taman. Metode penelitian kualitatif. Subjek penelitian petugas tenaga kesehatan di Puskesmas Taman. Pengumpulan data dengan wawancara menggunakan instrumen kuesioner. Analisis data menggunakan analisis tematik dengan memfokuskan hal- hal yang penting, penyajian data teks naratif, serta penarikan kesimpulan dari temuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan implementasi pelaksanaan program Skrining Hipotiroid Kongenital di Puskesmas Taman, pada aspek perencanaan pencatatan pelaporan bayi yang di SHK tidak melaporkan ke Puskesmas. Dalam pelaksanaannya ibu bersalin dari luar wilayah Puskesmas tidak kembali kunjungan neonatal ke-2, petugas kesehatan di jejaring wilayah puskesmas belum bisa mengambil sampel SHK dengan benar, belum tersediannya poster atau leaflet Skrining Hipotiroid Kongenital.
Efektivitas P2TP2A dalam memberikan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 Sudirjo, Jojo; Irwansyah, Muhamad Rafi; Azahra, Salsabilah
Public Goods and Public Sector Policy Vol. 1 No. 2 (2026): January
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pgpsp.v1i2.992

Abstract

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, dengan menyoroti peran strategis P2TP2A sebagai garda terdepan layanan. Menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan, penelitian ini meninjau berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas perlindungan, mulai dari keterbatasan tenaga profesional, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, hingga rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukum korban. Selain itu, stigma sosial yang masih kuat turut menjadi penghalang utama bagi korban untuk mencari pertolongan dan melapor. Temuan menunjukkan bahwa meskipun UU 12/2022 telah menyediakan dasar hukum yang kuat dan berperspektif korban, implementasinya masih jauh dari ideal akibat kendala struktural dan sosial tersebut. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM, penguatan sinergi kelembagaan, serta perluasan edukasi publik diperlukan agar pemenuhan hak korban dapat berjalan lebih efektif dan konsisten sesuai amanat regulasi.
Perlindungan Hukum Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Jay, Alexander; Ndraha, Hafa’ahakhododo; Yunizar, Harry
Public Goods and Public Sector Policy Vol. 1 No. 2 (2026): January
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pgpsp.v1i2.1039

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi anak perempuan korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dengan menggunakan pendekatan hukum normatif melalui studi peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan data statistik resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS telah menghadirkan perlindungan hukum yang progresif melalui pendekatan berorientasi pada korban, jaminan kerahasiaan identitas, hak atas bantuan hukum, serta pemulihan melalui layanan medis dan psikososial serta restitusi. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural dan kultural, seperti keterbatasan kapasitas aparat, bias gender, norma patriarki, stigma sosial, dan keterbatasan fasilitas pendukung. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi standar operasional prosedur, pemerataan fasilitas rumah aman ramah anak, pendampingan hukum dan psikologis, serta peningkatan edukasi publik guna menjamin perlindungan hak korban secara efektif.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Pekerja atas Kecelakaan Kerja dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Destiana Candra; Gunardi Lie
Public Goods and Public Sector Policy Vol. 1 No. 3 (2026): April
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pgpsp.v1i3.1112

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja serta efektivitas pelaksanaan K3 di Indonesia. Hasil penelitian menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kerja sudah ditetapkan secara komprehensif melalui UU Ketenagakerjaan, UU Keselamatan Kerja, SMK3, serta program jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Namun, implementasi di lapangan masih belum optimal karena rendahnya kepatuhan perusahaan, keterbatasan pengawasan, serta kurangnya konsistensi penerapan standar K3. Selain itu, efektivitas penerapan K3 di Indonesia juga belum maksimal, yang tercermin dari masih tingginya angka kecelakaan kerja di berbagai sektor industri. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan optimalisasi pelaksanaan dan pengawasan K3 untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja, menjamin keselamatan pekerja, dan mendukung produktivitas serta keberlangsungan perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan data sekunder yang didasarkan pada jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja dalam meningkatkan kepatuhan, pengawasan, serta kesadaran terhadap penerapan K3. Dengan demikian, upaya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dapat dijalankan dengan lebih efektif apabila diterapkan secara optimal.
Ketimpangan dalam Hubungan Kerja: Telaah Yuridis terhadap Perlindungan Pekerja dalam Praktik Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak di Indonesia Putri Nadilatasya; Gunardi Lie
Public Goods and Public Sector Policy Vol. 1 No. 3 (2026): April
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pgpsp.v1i3.1113

Abstract

Penelitian ini berfokus pada analisis ketidakseimbangan posisi antara pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja di Indonesia, dengan penekanan pada praktik pemutusan hubungan kerja (PHK). Secara teoritis, hubungan kerja lahir dari adanya kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian kerja. Namun demikian, dalam praktiknya sering kali terjadi dominasi pengusaha yang menempatkan pekerja pada posisi yang lebih lemah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa bentuk ketimpangan tersebut antara lain tercermin dari praktik PHK yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah mengatur secara jelas mengenai mekanisme PHK dan perlindungan terhadap pekerja, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan dalam penerapan hukum ketenagakerjaan guna menciptakan hubungan kerja yang lebih adil dan seimbang.
Analisis Yuridis terhadap Tanggung Jawab Perusahaan dalam Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Febriany; Gunardie Lie
Public Goods and Public Sector Policy Vol. 1 No. 3 (2026): April
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pgpsp.v1i3.1114

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewajiban perusahaan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta bentuk tanggung jawab hukum dan sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakannya. Metode penelitian hukum normatif yang digunakan adalah dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual secara rinci, dilanjutkan dengan studi kepustakaan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta peraturan pelaksanaannya. Kewajiban tersebut mencakup pendaftaran pekerja, pembayaran iuran, serta pemenuhan hak pekerja atas jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun demikian, implementasi kewajiban tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan, kurangnya kesadaran hukum, serta belum optimalnya pengawasan dari instansi terkait. Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, hingga pembatasan pelayanan publik tertentu. Selain itu, dalam kondisi tertentu, perusahaan juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun pengaturan hukum telah cukup jelas dan komprehensif, diperlukan penguatan dalam aspek penegakan hukum, pengawasan, serta peningkatan kesadaran hukum bagi perusahaan guna menjamin terpenuhinya hak pekerja atas jaminan sosial secara optimal.

Page 1 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 1 No. 3 (2026): April Vol. 1 No. 2 (2026): January Vol. 1 No. 1 (2025): October