<![CDATA[Banyak sekali kasus tindak pidana yang ada di sekitar kita contohnya adalah kekerasan, khususnya dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga telah melanggar hak sebagai manusia dan mengakibatkan kerugian fisik dan psikologis,. Mayoritas korban adalah para perempuan, dan untuk mencegah agar terbebas dari penyiksaan dan penganiayaan yang telah merendahkan martabat seseorang sebagai manusia, mereka perlu dilindungi oleh negara dan masyarakat. Maka dari itu Indonesia telah mengatur Undang-undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu UU RI Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang di dalammya berisi pengertian KDRT serta aturan-aturan dan sanksi pidananya.. Seperti perkara di putusan Nomor 420/Pid.SUS/2023/PN JKT BRT tentang kekerasan dalam rumah tangga. Penulis menggunakan rumusan masalah yaitu apakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Jkt Brt sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan apa akibat hukum dari putusan nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Jkt Brt tentang KDRT terhadap hukum pidana di Indonesia. Penulis juga menggunakan metode penelitian tipe penelitian yuridis normative (Doctrinal Legal Research) dan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (status approuch) dan pendekatan kasus (case approach) yang menggunakan putusan hakim serta menggunakan sumber bahan hukum primer dan skunder.]]>
Copyrights © 2025
