<![CDATA[Abstrak. Perkawinan anak di Lombok Barat meningkat dari 184 kasus (2022) menjadi 233 kasus (2023). Artikel ini memetakan secara komparatif pandangan multi-tokoh menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi interpretatif pada 12 informan (4 tokoh agama, 4 tokoh adat, 4 tokoh pemerintah) melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan analisis tematik Braun & Clarke (2006). Hasil menunjukkan heterogenitas pandangan signifikan: tokoh agama terbagi antara penolakan berdasarkan pemahaman modern dan pembolehan berdasarkan interpretasi klasik; tokoh adat progresif menekankan merariq kodeq bukan budaya Sasak asli; tokoh pemerintah konsisten menolak karena bertentangan regulasi. Faktor pemengaruh meliputi tingkat pendidikan, pemahaman keagamaan, interpretasi adat, tekanan sosial, kondisi ekonomi, dan pola asuh. Secara teoretis, artikel ini memperkaya literatur konstruksi sosial perkawinan anak. Secara praktis, memberikan pemetaan komprehensif dan rekomendasi strategis untuk program GAMAK serta kebijakan pencegahan perkawinan anak melalui pendekatan kolaboratif kontekstual. Abstract. Addiction to online gambling results not only in financial losses but also in psychological distress, strained marital relationships, and the neglect of children’s rights within the household. In the practice of religious courts, this issue is increasingly cited as a basis for divorce. This article aims to examine the legal legitimacy of online gambling addiction as a valid reason for divorce by analysing the provisions of Law No. 1 of 1974 on Marriage, Government Regulation No. 9 of 1975, and the Compilation of Islamic Law, while also examining judges' interpretation patterns and their implications for the protection of children's rights and the division of joint property. This study employs a normative legal method with a case study approach through qualitative-descriptive analysis of religious court decisions. The results indicate that online gambling addiction can be classified as a difficult-to-cure bad habit or a cause of prolonged conflict, thereby fulfilling the legally recognised grounds for divorce. Additionally, courts are beginning to accommodate digital evidence as a relevant means of proof. These findings emphasise the urgency of strengthening legal protection for children and vulnerable parties, as well as the need for adaptive regulatory responses to digital social dynamics.]]>
Copyrights © 2025
